Suara.com - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menegaskan, pihaknya telah menerbitkan diskresi terkait aksi unjuk rasa menjelang pelantikan Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden.
Selama kurun waktu dari tanggal 15 hingga 20 Oktober, semua surat pemberitahuan yang masuk tak akan digubris oleh polisi.
"Tentunya bahwa dengan adanya pelantikan tersebut, Pak Kapolda sudah menyampaikan ya, jadi kita ada diskresi kepolisian yang di sampaikan bahwa dari Polda Metro Jaya dari kepolisian tidak akan menerbitkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dari tanggal 15 sampai 20 di situ," kata Argo di Polda Metro Jaya, Selasa (15/10/2019).
Untuk itu, Argo berharap tidak ada aksi unjuk rasa dari elemen manapun. Selain itu, polisi juga meminta tak ada aksi unjuk rasa yang nantinya berpotensi menimbulkan kericuhan.
"Kami berharap enggak ada (unras) ya. Kalau kita melihat ya seperti kemarin-kemarin terjadi ricuh dan sebagainya kan nanti bisa menurunkan harkat, martabat Indonesia," katanya.
Sejauh ini, sebanyak 31 personel gabungan telah disiagakan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam pengamanannya, puluhan ribu personel gabungan tersebut akan ditempatkan dalam tiga ring. Mulai dari lokasi pelantikan hingga kawasan menuju Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Ring pertama adalah lokasi pelantikan di Gedung DPR RI. Nantinya, akan ada Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Selanjutnya pada ring kedua adalah kawasan di sekitar Gedung DPR RI. Nantinya akan ada personel gabungan TNI-Polri yang akan melakukan penjagaan di sana.
Baca Juga: Tamu Negara Dapat Pengawalan Khusus di Pelantikan Jokowi - Ma'ruf
Ring ketiga berada di sekitar jalan menuju Gedung DPR. Nantinya juga ada personel gabungan TNI-Polri yang akan melakukan penjagaan di sana.
Terkait pengalihan arus lalu lintas, Argo menyebut sifatnya hanya situasional. Perencanaannya akan dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
Berita Terkait
-
Unjuk Rasa Pelantikan Presiden Ditunggangi? Ketua DPR: Mungkin Saja
-
Amankan Pelantikan Jokowi - Ma'ruf, 31 Ribu Personel TNI - Polri Dikerahkan
-
Bekuk 26 Terduga Teroris, Polri: Tak Ada Kaitan Gagalkan Pelantikan Jokowi
-
Kapolda Sulsel Larang Aksi Unjuk Rasa Jelang Pelantikan Jokowi - Ma'ruf
-
Sebelum Dilantik, Maruf Amin Harus Lepas Jabatan Ketua MUI dan Lainnya
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
-
Soal Kerja Sama Keamanan RI-Australia, Legislator PDIP Ini Kasih 2 Catatan, Minta Prabowo Hati-hati
-
Babak Baru Kasus Korupsi CSR BI-OJK: KPK Kejar Aliran Dana, 2 Staf Ahli Heri Gunawan Diperiksa
-
Babak Baru Ledakan SMAN 72: Ayah Terduga Pelaku Diperiksa Intensif, Polisi Ungkap Fakta Ini
-
DPR-Pemerintah Mulai 'Bedah' 29 Klaster RUU KUHAP: Sejumlah Pasal Sudah Disepakati, Ini di Antaranya
-
Sisi Gelap Taman Daan Mogot, Disebut Jadi Lokasi Prostitusi Sesama Jenis Tiap Tengah Malam
-
Luruskan Simpang Siur, Ini Klarifikasi Resmi Aliansi Terkait 7 Daftar Organisasi Advokat yang Diakui
-
Kasus Femisida Melonjak, Komnas Perempuan Sebut Negara Belum Akui sebagai Kejahatan Serius
-
Anak Menteri Keuangan Blak-blakan: Purbaya Ternyata Tak Setuju dengan Redenominasi Rupiah
-
Percepat Tanggulangi Kemiskinan, Gubernur Ahmad Luthfi Gandeng Berbagai Stakeholder