Suara.com - Rentetan aksi massa damai anti-rasisme justru berakhir menjadi amuk di sejumlah daerah tanah Papua pada dua bulan September 2019.
Aksi protes itu sendiri dipicu pengepungan serta persekusi rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 16-17 Agustus.
Sebagai respons, ribuan rakyat Papua turun ke jalan menyuarakan protes. Namun, dalam sejumlah kasus, demonstrasi itu berujung rusuh.
Misalnya, demonstrasi dama anti-rasisme yang digelar di Kota Jayapura, 29 Agustus. Hal yang sama juga terjadi di Wamena, ibu kota Kabupaten Jajawijaya, tanggal 23 September.
Direktur Aliansi Demokrasi Papua atau ALDP Latifah Anum Siregar mengatakan, ada sejumlah kejanggalan yang belum terungkap soal aksi damai tersebut bisa berbelok menjadi amuk massa.
Hal itu disampaikan Anum Siregar dalam diskusi bersama para aktivis hak asasi manusia, aktivis mahasiswa, perwakilan gereja, dan tokoh adat dengan petinggi Komisi Nasional HAM RI.
Dalam dikusi itu, terdapat Ketua Komisi Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik serta anggotanya, Beka Ulung Hapsara. Diskusi itu digelar di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua di Jayapura, Senin (14/10) petang.
“Kami dampingi [mereka yang ditangkap] ke polisi. Polisi mengungkap hal-hal yang saya pikir jauh lebih tepat kalau Komnas HAM mengungkap itu,” kata Anum Siregar seperti diberitakan Jubi.co.id, Rabu (16/10/2019).
Sejumlah hal yang harus diungkap itu adalah para aktor intelektual di balik sejumlah insiden tersebut.
Baca Juga: Kisah Relawan Wamena, Banyak Orang Sembunyi di Kandang saat Rusuh
Anum Siregar juga membandingkan, mengapa aksi anti-rasisme di Jayapura pada 19 Agustus 2019 berlangsung damai.
Sementara demonstrasi pada 29 Agustus 2019 justru berakhir menjadi amuk massa di Kota Jayapura.
Anum Siregar memiliki sejumlah informasi lain, seperti mengapa karet tiba-tiba habis di toko dan kios-kios di sekitar Waena, Kota Jayapura, sehari sebelum aksi 29 Agustus 2019.
Ia juga mendapatkan informasi sejumlah penjual seragam SMA di Wamena kehabisan stok lantaran diborong, beberapa hari sebelum aksi 23 September 2019.
Anum Siregar juga membandingkan unjukrasa anti-rasisme di Waghete, ibukota Kabupaten Deiyai pada 26 Agustus 2019 diwarnai pengibaran bendara Bintang Kejora, namun berlangsung damai.
Sebaliknya, aksi anti-rasisme di Waghete pada 28 Agustus 2019 tidak disertai pengibaran bendera Bintang Kejora, justru ricuh dan berakhir dengan penembakan yang menewaskan 8 warga sipil.
Berita Terkait
-
Gugatan Praperadilan Tersangka Diskriminasi Papua Ditolak Hakim PN Surabaya
-
Jelang Pelantikan, Jokowi Kedatangan Para Perantau Papua di Istana
-
Pangdam Cenderawasih: Masih Ada Kelompok yang Tak Ingin Wamena Kondusif
-
Bantah Sebar Hoaks soal Papua, InsightID: Kami Dukung Persatuan Indonesia
-
Peduli Wamena dan Nduga, Persipura Jayapura Lakukan Ini
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
Terkini
-
Forum Debat Mahasiswa Semarang: Suarakan Kebijakan Publik dan Masa Depan Indonesia
-
Kuasa Hukum Beberkan Alasan: Penetapan Nadiem Makarim Sebagai Tersangka Dinilai Cacat Hukum
-
Dua Sekolah Internasional di Tangerang Selatan Dapat Teror Bom, Saat Dicek Ternyata Nihil
-
Tebuireng Disebut Jadi Contoh Bangunan Pesantren Ideal oleh Menteri PU
-
Biaya Hanya Rp 75 Ribu, Ini Daftar Lokasi SIM Keliling DKI Jakarta Hari Ini
-
Kementerian PU Akan Mulai Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Berapa Perkiraan Biayanya?
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'