Suara.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan tak ada larangan adanya aksi unjuk rasa menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10/2019). Hanya saja, kepolisian menerbitkan diskresi kepolisian untuk tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) aksi unjuk rasa.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut, diskresi dilakukan untuk mencegah kerusuhan saat pelantikan berlangsung. Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak melakukan mobilisasi massa.
"Kita tidak ingin kecolongan, kita tidak ingin menanggung resiko bahwa bangsa kita dicap buruk meskipun tidak istilah perizinan maka yang pertama kita ingin memberikan himbauan kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa," kata Tito di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Tito berujar, aksi unjuk rasa belakangan ini kerap berujung rusuh. Menjelang malam, aksi lempar-lemparan hingga merusak fasilitas publik kerap terjadi.
"Pengalaman kita, selama ini beberapa kali terjadi kita lihat waktu teman-teman mahasiswa waktu siang aman. Malamnya mulai lempar batu bakar, segala macam dengan senjata yang mematikan, berbahaya. Itu merusak fasilitas umum.Kalau seandainya selama ini demonya aman-aman saja kita no problem, tapi ini demonya yang belakangan mohon maaf ada yang idealisme, ada juga pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan ini untuk kepentingan sendiri," sambungnya.
Tito menegaskan, pihaknya tak melarang adanya aksi unjuk rasa sepanjang tak menimbulkan kerusuhan. Hanya saja, Polri tetap mengerahkan intelijen untuk mencegah terjadinya unjuk rasa yang berpotensi rusuh.
"Kalau aksi unras itu berpotensi akan damai, aman seperti disampaikan pak presiden kita nggak ngelarang sepanjang aman damai," jelasnya.
"Kita akan bergerak duluan. Kita lihat ini akan potensinya akann tidak aman, tidak akan kita terbitkan (STTP), kita akan bubarkan dulu, sebelum berubah jadi crowd," imbuh Tito.
Baca Juga: Dapat Undangan Pelantikan Jokowi - Ma'ruf, JK: Wajib Lihat Pengganti Saya
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
Terkini
-
TNI Jawab Isu 'Viral Dulu Baru Proses': Semua Laporan Akan Kami Tindak Lanjuti!
-
Kado Spesial HUT ke-80 TNI: Seragam PDL Baru hingga Kesejahteraan Prajurit
-
Bunuh Anak Buah Gegara Masalah Cewek, Kompol Yogi dan Ipda Haris Mendadak Pindah ke Rutan, Mengapa?
-
BNI Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan Pemanfaatan AI
-
Revisi UU Pemilu: Momen Krusial Perkuat Demokrasi atau Justru Merusaknya? Ini Kata Pengamat!
-
Soal Dugaan Kebocoran Anggaran Haji Rp 5 Triliun, Gus Irfan: Itu Masih Potensi
-
BRUK! Lansia Jatuh dari Lantai 30 Apartemen di Pademangan Jakut, Tubuhnya Timpa Mobil
-
Tinjau Pesantren Al-Khoziny, Cak Imin Minta Pembangunan Gedung Tanpa Ahlinya Harus Dihentikan
-
Menteri Haji dan Umroh 'Setor' 200 Nama Calon Pejabat ke KPK Sebelum Dilantik: Untuk Ditracking
-
Hotman Paris Minta Nadiem Makarim Dibebaskan: Penetapan Tersangka Kasus Laptop Dinilai Cacat Hukum