Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy resmi pamit dari jabatan yang diembannya selama beberapa tahun dalam Kabinet Kerja jilid I. Banyak kebijakan yang telah dibuatnya untuk memajukan pendidikan dan melestarikan kebudayaan Indonesia.
Namun, Muhadjir mengaku masih memiliki pekerjaan rumah untuk penggantinya di pemerintah kedua Jokowi.
"PR yang penting pemerataan kualitas pendidikan, itu betul-betul diperhatikan," kata Muhadjir saat ditemui di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Selain itu, Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini juga menitipkan program pendidikan yang telah dibuatnya untuk dijalankan kembali. Salah satunya lanjut dia, meningkatkan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Kemudian beberapa program menurut kita sudah jalan ujian nasional berbasis komputer, meningkatkan standar pendidikan kita kebijakan zonasi, kita harus mempercepat transformasi kegiatan belajat berbasis digital ," ucapnya.
Kendati demikian, Muhadjir sangat beruntung bekerja dalam pemerintah Jokowi-JK. Karena selama menjabat, banyak belajar terkait pemerintahan Indonesia.
"Saya merasa nyaman bergabung di Kabinet Kerja bahwa kepemimpinan bapak Jokowi dan JK, kita saling artinya kompak, saya banyak belajar selama tiga tahun membantu beliau," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!
-
Siapkan Payung Saat Ramadan, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Berlanjut di Sebagian Besar Indonesia
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan
-
7 Fakta Bencana Tanah Bergerak di Tegal, 804 Warga Mengungsi
-
Pakar Teknik Ingatkan Program Gentengisasi Prabowo Tak Bisa Dipukul Rata
-
Pemanasan Global Ubah Cara Atmosfer Mengurai Gas Rumah Kaca: Apa Dampaknya?
-
Respons Kritik soal Pengangkatan jadi Hakim MK, Adies Kadir: Bisa Tanya ke DPR