Suara.com - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengakui diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi salah satu menteri di jajaran kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.
Hal ini dikatakan Mahfud seusai menghadap Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/10/2019).
"Saya tadi dipanggil oleh bapak presiden. Intinya saya diminta beliau untuk menjadi salah seorang menteri," ujar Mahfud.
Namun, Mahfud mengaku belum mengetahui akan menduduki posisi pimpinan kementerian mana dalam pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi.
Pada pertemuan tersebut, Jokowi kata Mahfud menceritakan soal problem Indonesia yang sifatnya makro. Di antaranya ekonomi, politik, sosial.
Dirinya juga berdiskusi soal pelanggaran HAM yang kurang menggigit.
"Bapak presiden memperhatikan sungguh-sungguh di bidang penegakan hukum yang pada tahun terakhir ini agak turun. Sehingga kita diminta bekerja keras untuk benar-benar menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan penegakkan hukum itu harus dimotori oleh lembaga eksekutif. Karena lembaga eksekutif itu mempunyai semua perangkat yang diperlukan untuk menegakkan hukum dan itu disediakan oleh negara," kata dia.
Soal pemberantasan korupsi dan deradikalisasi kata Mahfud juga dibicarakan dengan Jokowi.
"Soal pemberantasan korupsi di berbagai sektor ternyata bapak presiden punya data yang sangat detik dan terukur tentang apa-apa yang jadi masalah. Ada juga persoalan deradikalisasi yang sekarang ini pembelahan yang sifatnya primordial yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena secara substansi sebenarnya tidak ada perbedaan yang tajam supaya disatukan kembali dalam konsep kebersatuan dalam keberagaman atau keberagaman dalam kebersatuan," ucap Mahfud.
Baca Juga: 1.500 Personel TNI-Polri Kawal Aksi Protes BEM SI ke Jokowi Sehari Dilantik
Mahfud juga mengaku belum mengetahui memimpin kementerian apa. Namun dari pembicaraan dengan Jokowi, kemungkinan dirinya akan membantu Jokowi di bidang hukum, politik atau agama.
"Tidak disebutkan. Kan banyak. Kalau dari cerita-cerita saya tadi dengan bapak presiden bisa di bidang hukum, bisa di politik, dan bisa di agama juga. Seperti yang selama ini diisukan. Kan saya banyak disebut katanya Menkumham, Jaksa Agung, Menteri Agama, katanya apa lagi. Pokoknya di bidang itu," tandasnya.
Berita Terkait
-
Jelang Pengumuman Menteri, Mahfud MD Sambangi Istana
-
Mahfud MD ke Istana Jelang Pengumuman Menteri, Calon Jaksa Agung?
-
Jelang Pengumuman Menteri, Mahfud MD Datang ke Istana Pakai Baju Putih
-
Mahfud MD soal Sosok JK: Tak Sempurna, Tapi Sudah Buat Indonesia Lebih Maju
-
Mahfud MD : Jaga Keberagaman untuk Capai Indonesia Emas
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Digelar Maraton! Hakim PN Jaksel Putus Praperadilan Roy Suryo Pekan Depan
-
Tepis Isu 2 Desa Lepas ke Malaysia, Tito: RI Justru Untung Wilayah hingga 5.700 Hektare!
-
Logo HUT ke-81 RI Resmi Diluncurkan, Karya Desainer Asal Padang Terpilih Lewat Voting Publik
-
Mensesneg, DEN dan BI Terima Kasih ke Dasco: Kami seperti Tim Sepak Bola
-
DPR Gelar Rapat Lintas Lembaga Bahas Stabilitas Ekonomi
-
Tragedi Cinta Segitiga Pengamen Bekasi: Sempat Viral di Medsos, Berakhir Penikaman Maut
-
Diduga Kirim Pesan WA dari Sel, Hotman Paris Desak Kalapas Cipinang Cek HP Razman Nasution
-
Antrean di SPBU Tak Sekadar Soal BBM, Ekonom Soroti Beban Sosial Kelompok Rentan
-
Jutaan Anak Tak Sekolah, Gus Ipul Minta Kepala Daerah Dukung Sekolah Rakyat
-
KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Imigrasi Silmy Karim