Suara.com - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengakui diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi salah satu menteri di jajaran kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.
Hal ini dikatakan Mahfud seusai menghadap Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/10/2019).
"Saya tadi dipanggil oleh bapak presiden. Intinya saya diminta beliau untuk menjadi salah seorang menteri," ujar Mahfud.
Namun, Mahfud mengaku belum mengetahui akan menduduki posisi pimpinan kementerian mana dalam pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi.
Pada pertemuan tersebut, Jokowi kata Mahfud menceritakan soal problem Indonesia yang sifatnya makro. Di antaranya ekonomi, politik, sosial.
Dirinya juga berdiskusi soal pelanggaran HAM yang kurang menggigit.
"Bapak presiden memperhatikan sungguh-sungguh di bidang penegakan hukum yang pada tahun terakhir ini agak turun. Sehingga kita diminta bekerja keras untuk benar-benar menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan penegakkan hukum itu harus dimotori oleh lembaga eksekutif. Karena lembaga eksekutif itu mempunyai semua perangkat yang diperlukan untuk menegakkan hukum dan itu disediakan oleh negara," kata dia.
Soal pemberantasan korupsi dan deradikalisasi kata Mahfud juga dibicarakan dengan Jokowi.
"Soal pemberantasan korupsi di berbagai sektor ternyata bapak presiden punya data yang sangat detik dan terukur tentang apa-apa yang jadi masalah. Ada juga persoalan deradikalisasi yang sekarang ini pembelahan yang sifatnya primordial yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena secara substansi sebenarnya tidak ada perbedaan yang tajam supaya disatukan kembali dalam konsep kebersatuan dalam keberagaman atau keberagaman dalam kebersatuan," ucap Mahfud.
Baca Juga: 1.500 Personel TNI-Polri Kawal Aksi Protes BEM SI ke Jokowi Sehari Dilantik
Mahfud juga mengaku belum mengetahui memimpin kementerian apa. Namun dari pembicaraan dengan Jokowi, kemungkinan dirinya akan membantu Jokowi di bidang hukum, politik atau agama.
"Tidak disebutkan. Kan banyak. Kalau dari cerita-cerita saya tadi dengan bapak presiden bisa di bidang hukum, bisa di politik, dan bisa di agama juga. Seperti yang selama ini diisukan. Kan saya banyak disebut katanya Menkumham, Jaksa Agung, Menteri Agama, katanya apa lagi. Pokoknya di bidang itu," tandasnya.
Berita Terkait
-
Jelang Pengumuman Menteri, Mahfud MD Sambangi Istana
-
Mahfud MD ke Istana Jelang Pengumuman Menteri, Calon Jaksa Agung?
-
Jelang Pengumuman Menteri, Mahfud MD Datang ke Istana Pakai Baju Putih
-
Mahfud MD soal Sosok JK: Tak Sempurna, Tapi Sudah Buat Indonesia Lebih Maju
-
Mahfud MD : Jaga Keberagaman untuk Capai Indonesia Emas
Terpopuler
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Belanja Pegawai Mau Dibatasi 30 Persen APBD, Pemprov DKI Pastikan PPPK Jakarta Tak Dikorbankan
-
Earth Hour 2026: Pertamina Hemat 9 MW Energi dan Tekan 2 Ton Emisi CO2
-
Arus Balik Lebaran 2026 Melandai, Jasa Marga: 2,9 Juta Kendaraan Sudah Masuk Jakarta
-
Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
-
Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma
-
Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi
-
Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas
-
Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo
-
PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor