Suara.com - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengakui diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi salah satu menteri di jajaran kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.
Hal ini dikatakan Mahfud seusai menghadap Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/10/2019).
"Saya tadi dipanggil oleh bapak presiden. Intinya saya diminta beliau untuk menjadi salah seorang menteri," ujar Mahfud.
Namun, Mahfud mengaku belum mengetahui akan menduduki posisi pimpinan kementerian mana dalam pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi.
Pada pertemuan tersebut, Jokowi kata Mahfud menceritakan soal problem Indonesia yang sifatnya makro. Di antaranya ekonomi, politik, sosial.
Dirinya juga berdiskusi soal pelanggaran HAM yang kurang menggigit.
"Bapak presiden memperhatikan sungguh-sungguh di bidang penegakan hukum yang pada tahun terakhir ini agak turun. Sehingga kita diminta bekerja keras untuk benar-benar menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan penegakkan hukum itu harus dimotori oleh lembaga eksekutif. Karena lembaga eksekutif itu mempunyai semua perangkat yang diperlukan untuk menegakkan hukum dan itu disediakan oleh negara," kata dia.
Soal pemberantasan korupsi dan deradikalisasi kata Mahfud juga dibicarakan dengan Jokowi.
"Soal pemberantasan korupsi di berbagai sektor ternyata bapak presiden punya data yang sangat detik dan terukur tentang apa-apa yang jadi masalah. Ada juga persoalan deradikalisasi yang sekarang ini pembelahan yang sifatnya primordial yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena secara substansi sebenarnya tidak ada perbedaan yang tajam supaya disatukan kembali dalam konsep kebersatuan dalam keberagaman atau keberagaman dalam kebersatuan," ucap Mahfud.
Baca Juga: 1.500 Personel TNI-Polri Kawal Aksi Protes BEM SI ke Jokowi Sehari Dilantik
Mahfud juga mengaku belum mengetahui memimpin kementerian apa. Namun dari pembicaraan dengan Jokowi, kemungkinan dirinya akan membantu Jokowi di bidang hukum, politik atau agama.
"Tidak disebutkan. Kan banyak. Kalau dari cerita-cerita saya tadi dengan bapak presiden bisa di bidang hukum, bisa di politik, dan bisa di agama juga. Seperti yang selama ini diisukan. Kan saya banyak disebut katanya Menkumham, Jaksa Agung, Menteri Agama, katanya apa lagi. Pokoknya di bidang itu," tandasnya.
Berita Terkait
-
Jelang Pengumuman Menteri, Mahfud MD Sambangi Istana
-
Mahfud MD ke Istana Jelang Pengumuman Menteri, Calon Jaksa Agung?
-
Jelang Pengumuman Menteri, Mahfud MD Datang ke Istana Pakai Baju Putih
-
Mahfud MD soal Sosok JK: Tak Sempurna, Tapi Sudah Buat Indonesia Lebih Maju
-
Mahfud MD : Jaga Keberagaman untuk Capai Indonesia Emas
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!