Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini jika mereka bukan satu-satunya partai yang bakal menjadi oposisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Hal tersebut seiring sinyal kuat masuknya Partai Gerindra dalam kabinet Jokowi periode kedua.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meyakini bakal ada partai lain yang mendampingi dengan mengambil opsi di luar pemerintah dan menjadi mitra kritis.
“Enggak, enggak, enggak akan sendirian. Lihat saja. Enggak akan sendirian,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (21/10/2019).
Selain yakin bakal didampingi partai lain, Hidayat juga berkeyakinan melalui lembaga legislatif di DPR, seluruh partai memegang peranan sebagai mitra kritis terhadap pemerintah sebagai lembaga eksekutif.
“Tapi yang jelas, pertama fakta ya bahwa merujuk UUD maka anggota DPR seluruhnya. Apa pun partainya itu tugasnya adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah, melakukan peran kontrol itu bisa jadi mengkritik pemerintah dan bisa jadi itu artinya sama saja dengan agenda PKS,” katanya.
“Nomor dua, rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi, pemilik kedaulatan tertinggi itu bukan partai, bukan anggota dewan, bukan presiden, tapi rakyat,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh angkat bicara mengenai peluang Partai Gerindra bergabung dalam pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi.
Menurutnya, tak baik jika terjadi koalisi gemuk di pemerintahan. Bahkan, dia menilai adanya oposisi yang mau merapat ke Pemerintahan Jokowi bisa berpeluang ke arah sistem otoritarian.
Hal itu disampaikan Surya Paloh usai acara pelantikan Jokowi-Maruf Amin di Gedung MPR/DPR RI, Minggu (20/10/2019) kemarin.
Baca Juga: Hidayat Nur Wahid: Buat Apa Dulu Ada 2 Capres Kalau Sekarang Jadi Satu
"Tidak baik kalau tidak ada checkand balances, tak lagi oposisi, demokrasi selesai. Negara cenderung akan otoriter dan monarki," kata dia.
Surya Paloh pun menyampaikan, jika nantinya tidak ada lagi partai penyeimbang, NasDem tak masalah untuk keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf.
"Kalau tidak ada yang mau jadi oposisi, Nasdem saja jadi oposisi," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi