Suara.com - Presiden Joko Widodo (Widodo) telah mengumumkan formasi susunan kabinet untuk periode 2019-2024 pada Rabu (23/10/2019). Nama Mahfud MD pun menjadi salah satu yang disebut.
Sebelumnya, Mahfud MD menjadi orang pertama yang dipanggil ke Istana Kepresidenan hingga membuat publik bertanya-tanya tentang posisinya di jajaran kabinet.
Kekinian misteri tersebut terjawab, setelah pria 62 tahun itu didaulat Presiden Jokowi menjadi Meteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) menggantikan Wiranto.
Mahfud MD dikenal sebagai akademisi sekaligus ahli hukum yang sempat menduduki sejumlah jabatan penting di pemerintahan mulai dari Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman hingga Ketua Mahkamah Konstitusi.
Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga sempat terjun ke dunia politik, bergabung dengan Partai Amanat Nasioanal (PAN) lalu pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Keahliannya mengurusi masalah hukum dan HAM sudah tidak diragukan lagi hingga mendapat kepercayaan Presiden Jokowi.
Selengkapnya, inilah profil Mahfud MD.
- Nama lengkap: Mohammad Mahfud MD
- Tempat dan Tanggal Lahir: Madura, 13 Mei 1957
- Istri: Zaizatun Nihayati
- Anak: 3
Pendidikan
- MI di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura
- SDN Waru, Pamekasan, Madura.
- PGAN Pamekasan, Madura
- Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), Yogyakarta
- Sarjana Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
- Sarjana Sastra Arab UGM
- Magister Ilmu Politik UGM
- Doktor Ilmu Hukum Tata Negara
- Profesor Hukum Tata Negara UII
Karier
Baca Juga: Mereka yang Menonton Prabowo Disumpah Jokowi Jadi Menteri Pertahanan
- Dosen Fakultas Hukum UII (1984–)
- Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UII (1986–1988)
- Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UII (1988–1980)
- Direktur Karyasiswa UII (1991–1993)
- Pembantu Rektor I UII(1994–2000)
- Direktur Pascasarjana UII (1996–2000)
- Anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (1997–1999)
- Rektor Universitas Islam Kadiri (2003–2006)
Karier di Pemerintahan
- Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999–2000)
- Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman (2000–2001)
- Anggota DPR RI, menempati Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004–2008)
- Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan
- Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008–2013)
- Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017–2018)
- Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2018–)
- Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI (sekarang)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Sisi Gelap Kafe dan Restoran Mewah di Gaza
-
4 Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Aplikasi, Simple Bisa Periksa Lewat HP
-
Wabah Hantavirus Serang Kapal Pesiar MV Hondius di Atlantik, 3 Penumpang Dilaporkan Tewas
-
CSIS Soroti 5 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Dinilai Tanda Ketidakstabilan
-
Pergerakan Pesawat Militer AS Meningkat ke Timur Tengah, Sinyal Eskalasi Konflik?
-
Ancaman Keras Parlemen Iran ke Donald Trump, Intervensi Selat Hormuz Pelanggaran Gencatan Senjata
-
KPK Panggil Lagi Eks Staf Ahli Budi Karya Sumadi dalam Kasus DJKA
-
Siswa SMKN Samarinda Meninggal Diduga karena Sepatu Kekecilan, Menteri PPPA Minta Evaluasi Bansos
-
AS Luncurkan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz, Klaim Jamin Stabilitas Pasokan Minyak Mentah
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Eks Wakil Ketua PN Depok di Kasus Suap Lahan