Suara.com - Presiden Joko Widodo (Widodo) telah mengumumkan formasi susunan kabinet untuk periode 2019-2024 pada Rabu (23/10/2019). Nama Mahfud MD pun menjadi salah satu yang disebut.
Sebelumnya, Mahfud MD menjadi orang pertama yang dipanggil ke Istana Kepresidenan hingga membuat publik bertanya-tanya tentang posisinya di jajaran kabinet.
Kekinian misteri tersebut terjawab, setelah pria 62 tahun itu didaulat Presiden Jokowi menjadi Meteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) menggantikan Wiranto.
Mahfud MD dikenal sebagai akademisi sekaligus ahli hukum yang sempat menduduki sejumlah jabatan penting di pemerintahan mulai dari Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman hingga Ketua Mahkamah Konstitusi.
Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga sempat terjun ke dunia politik, bergabung dengan Partai Amanat Nasioanal (PAN) lalu pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Keahliannya mengurusi masalah hukum dan HAM sudah tidak diragukan lagi hingga mendapat kepercayaan Presiden Jokowi.
Selengkapnya, inilah profil Mahfud MD.
- Nama lengkap: Mohammad Mahfud MD
- Tempat dan Tanggal Lahir: Madura, 13 Mei 1957
- Istri: Zaizatun Nihayati
- Anak: 3
Pendidikan
- MI di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura
- SDN Waru, Pamekasan, Madura.
- PGAN Pamekasan, Madura
- Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), Yogyakarta
- Sarjana Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
- Sarjana Sastra Arab UGM
- Magister Ilmu Politik UGM
- Doktor Ilmu Hukum Tata Negara
- Profesor Hukum Tata Negara UII
Karier
Baca Juga: Mereka yang Menonton Prabowo Disumpah Jokowi Jadi Menteri Pertahanan
- Dosen Fakultas Hukum UII (1984–)
- Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UII (1986–1988)
- Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UII (1988–1980)
- Direktur Karyasiswa UII (1991–1993)
- Pembantu Rektor I UII(1994–2000)
- Direktur Pascasarjana UII (1996–2000)
- Anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (1997–1999)
- Rektor Universitas Islam Kadiri (2003–2006)
Karier di Pemerintahan
- Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999–2000)
- Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman (2000–2001)
- Anggota DPR RI, menempati Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004–2008)
- Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan
- Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008–2013)
- Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017–2018)
- Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2018–)
- Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI (sekarang)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Kunker Dihapus, Pensiun Jalan Terus: Cek Skema Lengkap Pendapatan Anggota DPR Terbaru!
-
Waktu Rujuk Hampir Habis! Jumat Minggu Depan Pratama Arhan Harus Ikrar Talak ke Azizah Salsha
-
Nadiem Makarim Jadi Menteri Ke-7 Era Jokowi yang Jadi Tersangka Korupsi, Siapa Aja Pendahulunya?
-
Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan Malam Ini di GBT
-
Pelatih Persija Kasihan dengan Gerald Vanenburg, Soroti Situasi Timnas Indonesia U-23
Terkini
-
YLKI Desak Penyelesaian Masalah Stok dan Harga Beras di Pasaran
-
Eks Stafsus Jokowi Wafat: Ini Sepak Terjang hingga Karier Politik Arif Budimanta
-
Dilema KPK: Sita Mercy Antik Habibie dari Ridwan Kamil, tapi Pembayarannya Ternyata Belum Lunas
-
Bantah Tegas Kabar Darurat Militer, TNI: Tidak Ada Niat, Rencana Memberlakukan
-
Didesak Bebaskan Seluruh Demonstran yang Ditahan, Polri Klaim Tidak Antikritik
-
Zetro Staf KBRI Diduga Tewas di Tangan Pembunuh Bayaran, Presiden Peru Surati Prabowo
-
Kapuspen TNI Jawab Tuntutan 17+8 'Kembali ke Barak': Kami Hormati Supremasi Sipil
-
Tunjangan Rumah Setop, DPR Pastikan Pensiun Tetap Ada: Ini Rincian Gaji Anggota Dewan
-
DPR Setop Kunjungan Kerja ke Luar Negeri, Dasco Janji Buka-bukaan
-
Pemprov DKI Genjot Pengerjaan SJUT, Jakarta Lebih Rapi dan Modern