Kabinet Jokowi: Dramaturgi Pemilu dan Bangkrutnya Prinsip Minus Malum

Mayoritarianisme

Kritik senada sebenarnya sudah pernah dilontarkan oleh media asing, yakni The Sydney Morning Herald.

Dalam artikel berjudul "Jokowi pursues majority rule, not democracy, in Indonesia", jurnalis James Massola menyebutkan, “Joko, dalam beberapa hari terakhir, telah bertemu dengan Prabowo dan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mengisyaratkan bahwa perwakilan dari Partai Gerindra dan Demokrat Yudhoyono akan diundang ke kabinet berikutnya.”

James lantas menekankan kritiknya dengan menuliskan, “Gerindra dan Demokrat bersekutu selama pemilu April, berusaha mengalahkan presiden, berbaris melawan Jokowi, PDIP dan koalisinya. Sekarang mereka siap untuk tidur bersama.”

Untuk diketahui, satu hal yang pada akhirnya tak tepat dalam artikel tersebut adalah, Jokowi tak mengikutsertakan orang-orang Partai Demokrat pada kabinetnya.

James Massola dalam artikelnya kemudian melakukan komparasi antara Jokowi dengan periode kedua kepemimpinan SBY tahun 2009 - 2014.

“Joko dan SBY tampaknya bertekad untuk menjadi membangun konsensus dan koalisi--bahkan jika itu berisiko menurunkan kemampuannya untuk menyelesaikan sesuatu persoalan, mengingat luasnya tuntutan yang saling bertentangan dari koalisi luas semacam itu.”

Dalam artikel itu juga disebutkan, menurunnya kemampuan menyelesaikan suatu persoalan karena koalisi luas adalah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui revisi UU KPK, “Atas desakan sekutu-sekutu politiknya.”

Pada akhir artikelnya, James Massola menuliskan, “Apakah Joko ingin Indonesia menjadi negara Barat atau demokrasi gaya barat, di mana memenangkan 50,1 persen suara sudah mencukupi?”

Baca Juga: Nadiem Makarim, Menteri Termuda Kabinet Jokowi Jadi Sorotan Dunia

“Atau apakah dia ingin terus mengejar mayoritarianisme, tanpa oposisi yang efektif di parlemen?”