Suara.com - Sederet nama tokoh-tokoh muda seperti Erick Thohir hingga Nadiem Makarim ditunjuk untuk menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai bahwa kesempatan tersebut justru menjadi ujian bagi para tokoh muda untuk menunjukkan kemampuannya kepada masyarakat Indonesia.
JK mengatakan, bahwa saat ini merupakan waktu yang diberikan kepada menteri-menteri berusia muda untuk bisa menampilkan apa yang ia bisa lakukan untuk negeri.
"Ya ini juga ujian, ujian untuk adik-adik muda kayak Nadiem, dan Erick, Bahlil, untuk memperlihatkan kemampuannya," kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).
"Memang dunia usaha dengan bidang birokrat pemerintahan itu berbeda, tapi harus dilalui dengan baik, dengan pengalaman-pengalaman itu penting," katanya.
JK menerangkan bahwa adanya perbedaan antara dunia pemerintahan dengan dunia usaha terkait dengan prosesnya. Namun, dua-duanya memiliki tujuan yang baik.
"Di dunia usaha itu hasilnya, prosesnya bisa diubah, tapi kalau pemerintahan, prosesnya tidak bisa diubah, tapi bagaimana bisa mencapai hasil dengan baik," tandasnya.
Untuk diketahui, nama Nadiem Makarim kian menjadi sorotan, karena mantan CEO Gojek tersebut menjadi menteri termuda dalam kabinet Jokowi jilid 2.
Sosoknya terbilang sukses, tak hanya berkat startup Gojek yang ia dirikan, tapi juga latar belakang pendidikannya yang tinggi.
Baca Juga: Nadiem Makarim Pamit ke Buruh Gojek: Saya Percayakan ke Kevin dan Andre
Ia menghabiskan masa sekolah dasar dan menengah pertama di Indonesia, lalu melanjutkan pendidikan menengah atas di Singapura.
Lepas dari SMA, Nadiem Makarim melanjutkan pendidikan ke salah satu universitas Ivy League di Amerika Serikat.
Jenjang strata satu ia tempuh di Brown University jurusan Hubungan Internasional. Ia juga sempat ikut pertukaran pelajar di London School of Economics and Political Science di Inggris.
Setelah menyabet gelar BA (Bachelor of Arts), Nadiem Makarim melanjutkan S2 ke almamater sang ayah, Harvard University, hingga meraih gelar Master of Business Administration.
Berita Terkait
-
Occupy HI! Greenpeace Masih Bertahan Bentangkan Sepanduk di Atas Patung
-
Tak Lagi Dipilih Jokowi, Wiranto: Gak Masalah, Saya 4 Kali Jabat Menteri
-
Lukman Hakim Saifuddin Pamit Tak Lagi Jadi Menag, Ini Profilnya
-
Pencetus Full Day School Jadi Menko PMK, Ini Profilnya
-
Prabowo - Jokowi Kini Satu Gerbong, JK: Tak Ada Kawan dan Lawan Abadi
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
Alarm Nasional! Siswa SMP Bom Molotov Sekolah, Komisi X Panggil Mendikdasmen Bahas Radikalisme
-
Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?
-
Kuasa Hukum Bupati Jember Beberkan Hak Finansial Wabup Capai Hampir Setengah Miliar
-
Pelaku Usaha Butuh Kepastian Regulasi, Para Pakar Ini Soroti Profesionalisme Penegakan Hukum
-
Prabowo Punya Rencana Mundur? Dino Patti Djalal Bocorkan Syarat Indonesia Gabung BoP
-
Niat Bersihkan Rumah Kosong, Warga Sleman Temukan Kerangka Manusia di Lantai Dua
-
Jakarta Diguyur Hujan dari Pagi Sampai Malam: Peta Sebaran Hujan Lengkap dari BMKG
-
Seskab Teddy Ungkap Posisi Indonesia di BoP: Dana USD 1 Miliar Tidak Wajib dan untuk Gaza
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?