Presiden BEM UI Lempar Almamater di Aksi Gerakan Indonesia Memanggil

Suara.com - Ketua BEM Universitas Indonesia, Manik Marganamahendra, melepaskan almamater kuning yang dikenakannya saat berorasi pada aksi bertajuk Gerakan Indonesia Memanggil.

Aksi melepas almamater kuning UI tersebut dilakukan Manik sebagai bentuk tidak adanya jarak antara mahasiswa, buruh, dan tani dalam aksi kali ini.

Mulanya, Manik dalam orasinya mengkritik atas kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Salah satunya terkait pembahasan RKUHP yang tidak turut melibatkan elemen masyarakat seperti buruh dan tani.

"Dimana masyarakat Indonesia yang harusnya dilibatkan dalam pembahasan RUU pertahanan, dimana para petani? buruh? rakyat miskin kota. Tidak ada tempat buat kita, yang ada hanya tempat bagi para politik oligarki," ujar Manik saat berorasi di sekitar kawasan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Menurut Manik, seluruh elemen mahasiswa, buruh, nelayan, dan tani perlu bersatu dan bergerak dalam menyuarakan kebenaran dan menuntut keadilan.

Manik melepaskan dan melempar almamater kuning UI yang dikenakannya itu. Hal itu dilakukan Manik sebagai bentuk bahwasanya tidak ada jarak antara mahasiswa, nelayan, buruh dan tani yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Memanggil.

"Jika almamater ini memberikan sekat-sekat untuk bergabung dengan masyarakat maka sebaiknya kita berjuang bersama - sama menjadi satu. Maka sebaiknya kita lepaskan almamater ini agar menjadi satu dengan masyarakat," tandasnya.

Pantauan suara.com sekitar pukul 16.39 WIB, massa yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Memanggil tiba dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju arah sekitar Patung Kuda. Mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna merah.

Baca Juga: Hari Sumpah Pemuda, Buruh dan Mahasiswa Geruduk Istana Merdeka

Selain itu tampak pula beberapa atribut yang dibawa mereka. Salah satunya bendera hitam bertuliskan #ReformasiDikorupsi.

Dalam aksi tersebut setidaknya ada 7+1 tuntutan yang mereka sampaikan. Adapun '7+1 tuntutan Reformasi Dikorupsi' itu diantaranya;

Pertama: Cabut dan kaji ulang RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, RUU SDA; Terbitkan Perppu KPK; dua Sahkan RUU PKS dan PRT

Kedua: Batalkan Pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR

Ketiga: Tolak TNI-Polri menempati jabatan sipil

Keempat: Stop militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik Papua segera, serta membuka akses jurnalis di tanah Papua