Anggota DPR Komisi VII Protes Kementerian LHK Jadi Mitra Komisi IV

Suara.com - Perpindahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) dari sebelumnya mitra Komisi VII DPR dan sekarang menjadi mitra Komisi IV menjadi polemik saat rapat paripurna penetapan mitra-mitra komisi, Selasa (29/10/2019).

Beberapa anggota melalukan interupsi tanda ketidaksetujuan mereka terhadap pepindahan Kementerian LHK. Salah satu protes disampaikan anggota DPR RI Fraksi PKS Tifatul Sembiring.

Ia mengharapkan agar Kementerian LHK tetap menjadi bagian dari mitra Komisi VII sebagaimana periode DPR RI sebelumnya.

“Perusak lingkungan hidup, pertambangan di Komisi VII. Di Bengkulu ada bekas tambang batubara seperti danau dan tidak ada yang bertanggung jawab di situ. Di Papua kalau kita terbang dari Timika ke Jayapura, kita lihat sungai merkuri. Kami harap dan usulkan Kemen LHK dipindahkan ke komisi VII karena Kementerian ESDM ada di sana juga mengawasi lingkungan hidup,” ujar Tifatul dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Senada dengan Tifatul, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman juga berpendapat agar Kementerian LHK tidak dipindah menjadi mitra Komisi IV.

“Kementerian LHK di Komisi VII dan sekarang Komisi IV, fungsi pengawasan sektor ESDM dan lingkungan seperti dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Sumber masalah sektor ESDM juga masalah lingkungn, ketidaktertiban penuhi aspek lingkungan. Kalo Kementerian LKH ke Komisi IV akan pengaruhi fungsi pengawasan secara keseluruhan,” ujar Maman.

Menurut Maman Komisi VII ke depannya punya agenda besar diantarnya terkait pembahasan UU Minerba, UU energi Terbarukan dan UU Migas.

"Butuh koordinasi dengan Kementerian LHK. Menjadi sangat penting dan jadi missleading jika KLHK ke Komisi IV,” kata dia.

Terkait interupsi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Kementerian LHK tetap menjadi mitra Komisi IV DPR RI. Ia menuturkan agar keduanya tersebut bisa diberikan waktu untuk bekerja sebagai mitra.

Baca Juga: Ditunjuk Jokowi Sebagai Wamen LHK, Alue Dohong: Kebanggaan Bagi Suku Dayak

Kendati begitu, bila terdapat kendala dan sebagainya ke depan, anggota DPR bisa memberikan masukan melalui pimpinan Fraksi masing-masing.