Suara.com - Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk menemui buruh yang melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Buruh itu berdemo soal penaikan UMP Provinsi DKI Jakarta.
Para buruh tersebut akan bertahan jika tidak ditemui oleh Gubernur Anies Baswedan untuk membahas masalah kenaikan upah minimum. Selain itu, Ketua KSPI DKI Jakarta itu menyebutkan Anies memiliki sejarah dengan para buruh yang tergabung dalam KSPI terutama terkait kesejahteraan buruh.
"Kita harus menyuarakan suara buruh agar Gubernur Anies Baswedan tidak menaikan upah buruh berdasarkan PP 78/2015, kita minta Bapak Anies agar bisa kita temui. Jangan pengusaha doang yang bisa masuk ke dalam," kata Ketua KSPI Winarso, Rabu.
"Kita buruh KSPI tidak asing lagi dengan nama Gubernur Anies Baswedan, beberapa tahun yang lalu kita lakukan tanda tangan kontrak politik dengan beliau yang intinya adalah kesejahteraan buruh dan rakyat Jakarta," lanjut Winarso.
Winarso secara khusus menyampaikan buruh KSPI DKI Jakarta menuntut agar Gubernur DKI Jakarta untuk menaikan gaji sebesar 16 persen dan tidak menggunakan standar pengupahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 78/2019.
Sebanyak 3.000- 5.000 massa buruh diperkirakan akan memenuhi daerah depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta jika Gubernur Anies tidak menemui buruh.
"Saat ini masih ratusan tapi nanti akan terus bertambah jumlahnya jika Gubernur belum mau menemui kita. Target kita sebanyak 3000- 5000 massa hari ini," kata Winarso.
Selain menuntut agar upah minimum dinaikkan sebesar 16 persen, menolak Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Pengupahan dan menolak Surat Edaran Menaker No.B-M/308/HI.01.00/X/2019 perihal Data Tingkat Inflasi Nasional dan PDB Tahun 2019. (Antara)
Baca Juga: Pengamat CSIS Sebut Demo Buruh Dapat Turunkan Kinerja Industri
Berita Terkait
-
Gerindra DKI Nyatakan Tetap Solid Dukung Gubernur Anies
-
Buruh Tolak Kenaikan Upah di Kantor Anies Baswedan, 500 Aparat Disiagakan
-
Anggaran Rp 82 M untuk Beli Lem Aibon, Disdik DKI Suplai 2 Kaleng per Murid
-
Tito Karnavian Didesak Berikan Anies Kartu Kuning dan 4 Berita Lainnya
-
Papua Selatan Provinsi Baru dan 4 Berita Terpopuler Lainnya
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara