Suara.com - Sekumpulan buruh demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut kenaikan Upah minimal Provinsi (UMP) 2020 sesuai yang direkomendasikan dewan pengupahan dari kalangan buruh yaitu sebesar 16 persen.
Buruh minta kenaikan gaji sampai Rp 4,6 juta.
"Kami dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jakarta terdiri dari sembilan federasi ingin bertemu dengan Gubernur DKI, Anies Basweda untuk meyakinkan beliau agar berani menetapkan UMP DKI Jakarta 2020 sebesar 16 persen atau sekitar Rp 4,6 juta," kata ketua buruh Winarso saat berunjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Dia menambahkan rekomendasi UMP sebesar Rp4,6 juta tersebut telah melalui berbagai survei tentang kebutuhan riil masyarakat di DKI Jakarta. Dia menyebutkan jika dilihat dari survei lain, misalnya BPS, maka seharusnya orang tinggal di DKI mereka harus punya pendapatan sebesar Rp 5 juta.
"Artinya sangat rasional ketika dewan pengupahan dari unsur buruh hanya merekomendasikan Rp 4,6 juta. Ini adalah bentuk win-win solution. Bentuk kerja sama dalam hubungan yang baik dengan Apindo dan pemerintah," jelas dia.
Buruh meminta pemerintah agar tidak menetapkan UMP menggunakan PP 78/2015 yang hanya sbesar 8,51 persen atau sekitar Rp 4,2 juta. Para buruh berencana akan bertahan di Balai Kota hingga bertemu dengan Gubernur DKI, Anies Baswedan.
"Kami harus menyampaikan langsung apa yang menjadi tuntutan kami. Apa yg menjadi aspirasi kami, karena kami lihat Pak Anies sangat terbuka bagi masyarakat," kata dia.
Menurut dia pihaknya telah mengajukan surat untuk audiensi mengenai UMP tersebut sejak seminggu yang lalu, namun surat itu tidak ada tanggapan. Oleh sebab itu mereka ingin memastikan Anies menemui mereka yang telah menunggunya di depan Balai Kota. (Antara)
Baca Juga: Tok! UMP Jateng 2020 Naik 8,51 Persen, Jadi Rp 1,7 Juta
Berita Terkait
-
Buruh Demo Balai Kota Jakarta, Minta Anies Keluar
-
Buruh Tolak Kenaikan Upah di Kantor Anies Baswedan, 500 Aparat Disiagakan
-
Polwan Cantik Goda Buruh Lewat Poster: Mau Dong Jadi Pacar Kamu
-
Demo Buruh Berjalan Damai, Jalan di Depan Gedung DPR Akan Segera Dibuka
-
Buruh Batal Bertemu Puan di DPR, Said Iqbal: Kasihan Jangan Dikasih PR Dulu
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Solidaritas Komunitas Kripto, Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Bali
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif