Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Tim Teknis Polri untuk mengusut kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan selama tiga bulan. Terhitung sejak Aguatus 2019, kini kerja tim teknis sudah berakhir pada 31 Oktober 2019.
Hingga saat ini tim teknis masih belum mengungkap siapa dalang dibalik butanya mata kiri Novel karena disiram air keras.
Terkait itu, Novel Baswedan mengatakan sama saja tim teknis Polri tak menghiraukan intruksi Presiden Jokowi. Novel mencatat setidaknya sudah tiga kali presiden memerintahkan institusi Polri untuk menyelesaikan kasus penyiraman air keras ini.
"Saya pikir Polri enggak boleh begitu, harus hiraukan perintah presiden, kalau perintah presiden enggak dilaksanakan, siapa lagi?," kata Novel usai menghadiri diskusi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (31/10/2019).
Novel menyatakan sejak empat bulan pasca-penyerang terhadap dirinya, dia merekomendasikan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Tetapi Presiden Jokowi kata Novel, masih mempercayai Polri terkait pengungkapan kasus tersebut.
"Perlu ada apa namanya TGPF saya katakan itu empat bulan setelah kejadian dan kemudian presiden mengatakan bahwa kita percaya kan dulu ke Polri dan Polri untuk segera menyelesaikan," kata Novel.
Meski pelaku beluam berhasil diungkap, Novel mengaku sudah ikhlas dan memaafkan pelaku penyiraman air keras kepada dirinya. Namun, kata Novel, bukan berarti penagakan hukum berhenti begitu saja.
Menurut Novel jika polisi tidak mengungkap kasus ini ke publik sama saja membiarkan pelaku melakukan kejahatan ke orang lain.
Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Jokowi: Rakyat Harus Mengerti
"Maka saya tidak akan pernah diam akan tetap protes dan konsisten untuk melawan bahwa orang-orang yang berjuang memberantas korupsi itu enggak boleh diserang, enggak boleh diganggu," tutup Novel.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Kunjungi Sekolah Rakyat Gresik, Gus Ipul Pantau Program Taruna Bhakti Nusantara
-
GEMPAR di Pasar Ngijon, Strategi Sleman Wujudkan Pasar Nyaman dan Ekonomi Berdaya
-
Menteri ATR Nusron Wahid Ungkap Banyak Laut di Batam Dikapling Tanpa Izin PKKPRL
-
Bukan Indonesia! Vietnam Disebut Negara ASEAN Paling Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia
-
Danantara Housing Expo 2026 Hadir untuk Wujudkan Rumah Idaman, Tawarkan DP Mulai 1%
-
5 Rekomendasi Drama China Tayang Agustus 2026: Dari Romansa Modern hingga Costume Drama
-
5 Serum Vitamin C dan Niacinamide untuk Cerahkan Kulit Kusam, Mulai Rp20 Ribuan
-
BRI Dorong Remitansi PMI Jadi Modal Usaha Produktif Melalui Pelatihan Kewirausahaan di Taiwan
-
Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Golkar Tegaskan Komitmen Sanksi Bagi Kader Bermasalah
-
Rp11,3 Triliun Digelontorkan, BNPP Fokus Benahi Empat Masalah Besar Kawasan Perbatasan RI