Update Pascabencana Sumatra, Menkes: 8.850 Rumah Tenaga Kesehatan Terdampak Butuh Renovasi Segera

Suara.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana di Sumatra, khususnya Aceh, telah kembali pulih.

Saat ini, seluruh rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dilaporkan sudah beroperasi normal.

Hal itu disampaikan Menkes dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

“Alhamdulillah seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas sudah beroperasi sekarang. Kita tinggal 21 pustu (puskesmas pembantu) dari ribuan fasilitas kesehatan,” ujar Budi Gunadi dalam rapat.

Meski layanan publik sudah berjalan, Menkes menekankan dua poin krusial yang memerlukan percepatan dari pemerintah pusat.

Pertama, terkait kondisi tempat tinggal para tenaga kesehatan (nakes) yang terdampak bencana. Data yang telah diverifikasi menunjukkan ada 8.850 rumah nakes yang mengalami kerusakan.

“Itu sudah diverifikasi oleh saya dan Kemenkes dan Kemendagri, tinggal dicairkan dana renovasinya. Nah itu butuh percepatan dari 8.875 rumah nakes yang rusak itu agar bisa dibayar sebelum lebaran kalau bisa. Agar mereka bisa tenang tinggal di rumah dan bisa bekerja kembali,” jelasnya.

Poin kedua yang menjadi prioritas Kemenkes adalah perbaikan total infrastruktur kesehatan.

Menkes menargetkan pada akhir Maret 2026, seluruh fasilitas kesehatan yang berjumlah lebih dari 3.000 unit dapat diperbaiki 100 persen.

Baca Juga: Purbaya Tambah Anggaran TKD Rp 10,65 Triliun ke Aceh, Sumut, Sumbar

Untuk mencapai target tersebut, Kemenkes membutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp529,3 miliar, yang surat permohonannya telah diajukan sejak awal tahun.

“Kita berencana akhir Maret kita memperbaiki 100% seluruh fasilitas kesehatan yang sekitar 3.000-an lebih itu. Itu butuh dana 529,3 miliar, surat permohonannya sudah kita sampaikan tanggal 20 Januari dan kita mohon percepatan saja persetujuannya,” tegasnya.

Budi berharap proses administratif di tingkat pusat, termasuk persetujuan dari Presiden dan Mensesneg, dapat segera tuntas agar proses rehabilitasi fisik di lapangan tidak terhambat.