Suara.com - Hasil penelitian Victims of Communism Memorial Foundation, organisasi non-profit, menunjukkan peningkatan jumlah anak muda atau kaum milenial di Amerika Serikat yang setuju terhadap paham Komunisme dan Sosialisme.
Yayasan yang berkantor di Washington DC ini menemukan fakta, kaum milenial atau yang akan memberikan hak suara pada pemilu tahun 2020 lebih condong ke arah Komunisme daripada Kapitalisme.
Dilansir Marketwatch.com, Senin (4/11/2019), penelitian itu menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga milenial yang disurvei menyetujui Komunisme.
Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2018, mereka yang setuju terhadap Komunisme hanya sekitar 28 persen.
Direktur eksekutif Victims of Communism Memorial Foundation, Marion Smith mengaku terkejut atas hasil penelitian tersebut.
"Amnesia historis tentang bahaya komunisme dan sosialisme ditampilkan pada laporan tahun ini," kata Smith dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (28/10/2019).
"Ketika kita tidak mendidik generasi muda tentang kebenaran sejarah bahwa 100 juta korban terbunuh di tangan rezim komunis selama abad yang lalu, kita tidak perlu terkejut dengan kesediaan mereka untuk merangkul ide-ide Marxis," imbuhnya.
Penelitian itu juga melaporkan bahwa 22 persen milenial percaya "Masyarakat akan lebih baik jika semua properti pribadi dihapuskan," sesuai ide kaum komunis modern.
Sementara 45 persen Generasi Z dan milenial percaya bahwa "Semua pendidikan tinggi harus gratis," yang juga merupakan program perjuangan kaum komunis maupun sosialis.
Baca Juga: Sibuk Jadi Anggota DPR, Mulan Jameela Batal Temui Ahmad Dhani Hari Ini
Penelitian lain Victims of Communism Memorial Foundation juga menunjukkan, anak muda Amerika memiliki tren kehilangan kepercayaan pada Kapitalisme dan lebih memilih Sosialisme.
Menurut Axios.com, yayasan itu meneliti lebih dari 2 ribu orang Amerika yang berusia 16 tahun ke atas. Disebutkan, 70 persen milenial akan memilih seorang pemimpin Sosialis.
Survei tersebut mengatakan, hampir setengah Gen Z (lahir tahun 1995-2010) dan responden milenial merasa sistem ekonomi Amerika Serikat bekerja melawan mereka.
Sebab, mereka tumbuh di negara kapitalis di mana ketimpangan ekonomi terus meningkat.
Mereka terbebani oleh utang, kenaikan upah yang kecil, dan terancam kehilangan pekerjaan.
Penelitian itu memperlihatkan 19 persen dari milenial dan 12 persen dari Gen Z berpikir Manifesto Komunis "Lebih menjamin kebebasan dan kesetaraan untuk semua" daripada Deklarasi Kemerdekaan AS.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional