Kasus Suap Proyek BHS, KPK Periksa Direktur Angkasa Pura

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa Direktur PT Angkasa Pura Propertindo, Agung Sedayu dalam kasus suap proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propetindo yang dilaksanakan oleh PT INTI.

Agung akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan untuk tersangka Direktur PT. INTI, Darman Mappangara.

"Kami periksa Agung Sedayu dalam kapasitas saksi untuk tersangka DMP (Darman Mappangara)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/10/2019).

Selain Agung, KPK turut memanggil Direktur Pelayanan dan Fasilitas Bandara PT. Angkasa Pura II (Persero), Ituk Herarindri. Ituk turut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Darman.

Untuk diketahui, penetapan tersangka terhadap Darman ini merupakan pengembangan dari kasus yang sama yang telah menjerat Direktur Keuangan PT AP II Andra Y. Agussalam dan staf PT INTI Taswin Nur.

Darman bersama-sama Taswin diduga menyuap Andra untuk 'mengawal' agar proyek BHS dikerjakan oleh PT. INTI. Pada 2019, PT INTI mengerjakan sejumlah proyek di PT Angkasa Pura II (Persero), seperti proyek Visual Docking Guidance System (VGDS) dengan nilai proyek Rp 106,48 miliar, proyek Bird Strike senilai Rp 22,85 miliar serta proyek pengembangan bandara senilai Rp 86,44 miliar.

Selain itu, PT INTI memiliki daftar prospek proyek tambahan di PT Angkasa Pura II dan PT Angkasa Pura Propertindo, yakni proyek X-Ray 6 bandara senilai Rp 100 miliar Baggage Handling System di enam bandara senilai Rp 125 miliar dan proyek VDGS senilai Rp 75 Milyar serta proyek radar burung senilai Rp 60 miliar. PT INTI (Persero) diduga mendapatkan sejumlah proyek berkat bantuan Andra.