Resmi Bebas dari Rutan KPK, Senyum Gembira Sofyan Basir

Suara.com - Bekas Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir resmi bebas dari Rumah Tahanan KPK, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Hal itu terjadi setelah Sofyan divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas perkara dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1 pada Senin (4/11/2019).

Menurut pengamatan SUARA.COM, Sofyan yang mengenakan baju kemeja biru keluar rutan sekitar pukul 17.55 WIB. Tampak, Sofyan tersenyum lepas seakan mengabarkan kegembiraannya kepada seluruh orang yang menantinya di luar gedung KPK.

Saat keluar, Sofyan langsung menyalami para kuasa hukumnya yang sudah menunggu di pintu rutan KPK. Ia juga tampak memberikan salam dengan kedua tangannya ke arah awak media.

Sofyan mengaku bersyukur sudah terbebas dari jeratan hukum yang hingga membawanya ke jeruji besi.

"Alhamdulillah, terimakasih banyak ya," ujar Sofyan seraya memasuki mobilnya.

Sofyan juga mengaku ingin segera sampai ke rumah untuk melepas kangen kepada keluarganya.

"Enggak ke mana-mana pulang ke rumah, mau pulang ke rumah," ucap dia

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis bebas kepada Sofyan Basir yang menjadi terdakwa kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1.

Baca Juga: Di depan Ketua KPK, Kapolri Idham Azis Janji Tuntaskan Kasus Novel Baswedan

"Mengadili menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan pertama dan kedua," kata hakim ketua Hariono di Pengadilan Tipikor.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum (JPU) KPK meminta Sofyan divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai melakukan pembantuan fasilitasi suap terkait kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU MT Riau-1 yaitu memfasilitasi pertemuan antara anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, politikus Partai Golkar Idrus Marham dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Sofyan dinilai tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama maupun kedua dari Pasal 12 Huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana diubah UU No. 20/2001

Atas putusan tersebut, Sofyan Basir menyatakan menerima, sementara JPU KPK menyatakan pikir-pikir.

"Kami menghormati putusan dan kami mengajukan pikir-pikir selama 7 hari. Akan tetapi, karena kami tidak ada persiapan (untuk membebaskan), kami mohon waktu untuk melaksanakan," kata JPU KPK Lie Putra Setiawan.