Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyoroti beragam serangan yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Seperti diketahui, belakangan ini Anies Baswedan dihujani protes terkait RAPBD DKI Jakarta 2020 yang memuat sejumlah pengadaan barang tak masuk akal.
Paling kontroversial yakni anggaran pembelian lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar yang diungkap pertama kali oleh anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.
Melalui jejaring pribadi miliknya, Andi Arief menilai kelompok yang menyerang Anies Baswedan saat ini sama dengan penyerang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, saat Pilpres 2019.
Ia kemudian menduga serangan semacam ini akan mempermudah negosiasi Anies untuk diajak bergabung dalam jajaran pemerintahan.
Politikus 48 tahun itu menyebut, tak menutup kemungkinan Anies Baswedan akan mengisi jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) sama seperti Prabowo Subianto.
"Menarik ini serangan pada @aniesbaswedan datang dari kelompok yang sama saat menyerang Pak Prabowo. Saya duga inilah cara mempermudah negosiasi, ujungnya akan terbaca. Minimal Anies akan jadi Menhan," cuit Andi Arief, Selasa (5/11/2019).
Kicauan Andi Arief itu sontak mengundang respons warganet. Tak sedikit dari mereka yang mendukung asumsi Andi Arief.
Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan menyebut sejumlah pengadaan barang dalam RAPBD 2020 masih bermasalah lantaran sistem e-budgeting.
Baca Juga: Mau Natal di Banyumas, Ribuan Liter Miras Dimusnahkan
Sistem e-budgeting merupakan penyusunan anggaran terkomputerisasi warisan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Anies menjelaskan, dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), pihaknya hanya merencanakan sampai kegiatan dan jumlah anggaran. Sementara sistem e-budgeting mengharuskan pihaknya mencantumkan komponen kegiatan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO