Suara.com - Bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai keputusan Presiden Joko Widodo untuk memilih sendiri anggota Dewan Pengawas KPK sebagai upaya yang melemahkan KPK.
BW, sapaan Bambang Widjojanto mengatakan proses seleksi seharusnya dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh pihak eksternal eksekutif bukan oleh presiden.
"Itu kan otoritas presiden untuk menentukan, jadi dia (Jokowi) bisa menentukan semau-maunya dia, karena tidak ada mekanisme untuk mengontrol itu, kecuali nanti di periode selanjutnya ada panitia seleksi, tapi kalau panitia seleksi juga dibentuk presiden, ya sama saja," kata BW saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Hal itu, kata BW, harus dipertimbangkan oleh Jokowi karena akan menimbulkan potensi konflik kepentingan yang besar antara dewan pengawas dan pemerintah.
"Tugasnya dia kan menarik nih Dewan Pengawas ini, dewan pengawas itu dia punya kewenangan yang luar biasa dipilih secara sepihak oleh kekuasaan eksekutif, jadi dia (Dewas KPK) bisa nanti mewakili kepentingannya si eksekutif kan," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan segera menunjuk anggota Dewan Pengawas KPK.
Menurutnya, saat ini pemerintah masih mengumpulkan mendapatkan masukan siapa yang pantas menjadi tim yang bakal bertugas mengawasi lembaga antirasuah tersebut.
Jokowi menambahkan, pelantikan anggota Dewan Pengawas akan dilakukan bersamaan dengan pengambilan sumpah Komisioner KPK periode 2019-2024 pada pertengahan Desember 2019.
Baca Juga: Jubir Jokowi Sebut Profesi Non Hukum Berpeluang Jabat Dewas KPK
Berita Terkait
-
Jokowi Sindir Paloh Rangkul Sohibul, Sandiaga: Saya Suka Berpelukan
-
Jokowi Hidupkan Lagi Wakil Panglima, Moeldoko: TNI Tak Ada Dualisme
-
Berkat Usulan Moeldoko, Posisi Wakil Panglima TNI Dihidupkan Jokowi
-
Jokowi Hidupkan Lagi Jabatan Wakil Panglima TNI, Komisi I DPR: Sah-sah Saja
-
Dihapus Gus Dur, Jokowi Hidupkan Lagi Posisi Wakil Panglima TNI
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Harga Emas Antam Tembus Paling Mahal Hari Ini, Jadi Rp 2.115.000 per Gram
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
Terkini
-
Demo 17 September: Massa Ojol dan Mahasiswa Kepung DPR, Tuntut Menhub Dudy Dicopot!
-
Ojol Bakal Demo di Tiga Titik Hari Ini, Masyarakat Diminta Cari Transportasi Lain
-
Turunkan Ribuan Pasukan, Polisi Larang Massa Ojol Bakar Ban hingga Tutup Jalan Selama Demo!
-
Capai Ribuan Orang, Ini Rute Konvoi Demo Ojol di Jakarta: Bawa 7 Tuntutan ke Istana hingga DPR!
-
Bakal Patroli, Menkeu Purbaya Siap Tarik Anggaran Kementerian yang Lambat Serap Dana
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!