Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai dihidupkannya lagi posisi Wakil Panglima TNI tidak akan menimbulkan dualisme kepemimpinan di tubuh TNI.
Hal itu disampaikan Moeldoko setelah Jokowi resmi penandatanganan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia pada 18 Oktober 2019 lalu.
Moeldoko mengklaim, TNI tak pernah tercatat memiliki dualisme kepemimpinan.
"Di tentara enggak ada dualisme. Kalau enggak beres, tetap yang salah di bawah. Apalagi kalau sudah tentara dikatakan insubordinasi, pidana, kalau dikatakan tidak loyal, mati itu karirnya," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Mantan Panglima TNI itu juga membantah dihidupkannya kembali jabatan Wakil Panglima dari Pepres yang diteken Jokowi untuk mengakomodir perwira tinggi dari tiga matra, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) untuk menduduki pimpinan tertinggi TNI.
Ia mengatakan keputusan Jokowi menghidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI sudah melalui kajian-kajian saat dirinya menjadi Panglima TNI ketika itu.
"Enggak, enggak, sekali lagi bahwa apa yang terjadi sekarang itu sudah melalui kajian waktu zaman saya panglima, jadi bukan kebutuhan praktis, enggak ada di sana," ucap dia.
Moeldoko mengaku orang yang mengusulkan kepada Jokowi untuk menghidupkan lagi posisi wakil Panglima TNI.
"Waktu itu saya sampaikan (ke Presiden) perlu ada wakil panglima," kata Moeldoko.
Baca Juga: Jokowi Sindir Paloh Peluk Sohibul Iman, Nasdem: Itu Bercanda daripada Baper
Bahkan, Moeldoko mengklaim usulan itu juga sudah pernah disampaikan kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ya sebenarnya wakil Panglima dulu pernah ada ya. Setelah itu zaman saya, saya juga menginisiasi kembali untuk menghidupkan perlunya ada wakil Panglima. Kenapa? Setelah saya di situ, selaku Panglima, banyak Panglima itu keluar. Keluar ke depan melihat," kata dia.
Berita Terkait
-
Berkat Usulan Moeldoko, Posisi Wakil Panglima TNI Dihidupkan Jokowi
-
Jokowi Hidupkan Lagi Jabatan Wakil Panglima TNI, Komisi I DPR: Sah-sah Saja
-
Dihapus Gus Dur, Jokowi Hidupkan Lagi Posisi Wakil Panglima TNI
-
Jokowi Sindir Paloh Peluk Sohibul Iman, Nasdem: Itu Bercanda daripada Baper
-
Bakal Punya Wakil di KSP, Moeldoko: Bisa dari Relawan hingga Ormas
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS