Suara.com - Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menemukan keberadaan desa fiktif untuk menyedot anggaran pemerintah.
Menurut Halim, tidak ada desa fiktif. Sebab desa yang disebut fiktif, yaitu Desa Ulu Meraka Kecamatan Lambuya, Desa Uepai Kecamatan Uepai dan Desa Morehe Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara itu ada dan menerima kucuran dana desa.
"Harus kita samakan dulu persepsi pemahaman fiktif itu apa. Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang enggak ada kemudian dikucuri dana, dan dana enggak bisa dipertanggung jawabkan, itu enggak ada," ujar Halim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).
Terkait hal itu, kakak kandung Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias cak Imin itu pun merasa aneh atas apa yang dimaksud Sri Mulyani soal ada desa fiktif yang disebut-sebut ingin mengeruk anggaran pemerintah.
"Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggung jawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif namanya bagaimana," sambungnya.
Halim mengklaim sudah menelusuri adanya dugaan desa fiktif yang menerima aliran dana. Dari hasil penelusurannya, dia mengaku ada laporan pertanggung jawabannya soal aliran dana ke desa yang disebut fiktif tersebut.
"Sudah kami telusuri semua sesuai dengan tupoksi-nya Kemendes sudah kita telaah, dan memang kami temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi 2 kali. Pertama 20 persen, setelah selesai laporan 40 persen. Enggak akan turun itu kalau laporan enggak selesai," kata dia.
Tak hanya itu, Halim mengklaim sudah melaporkan temuan desa fiktif kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Sudah kita laporkan," tandasnya.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengaku menemukan ketidakberesan dalam program dana desa yang dicetuskan Presiden Jokowi. Pasalnya, dia mengaku mendapat laporan bahwa ada sejumlah desa fiktif yang mencoba untuk mendapatkan guyuran dana desa dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Desa Fiktif Minta Disiram Uang, Airlangga Hartarto: Nanti Dijadwalkan
"Karena kemarin kami mendengar dengan salah satu pihak yang menyampaikan ada dana desa untuk desa yang ternyata baru saja dibuat," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (4/11/2019) malam.
Berita Terkait
-
Desa Fiktif Minta Disiram Uang, Airlangga Hartarto: Nanti Dijadwalkan
-
Sri Mulyani Endus Aliran Dana ke Desa Gaib, Begini Kata KPK
-
Jabat Mendes PDTT, Ketua DPRD Jatim Minta PKB Cari Pengganti Kakak Cak Imin
-
Cerita Penjual Bubur yang Sering Diborong Menteri Desa Abdul Halim
-
Jadi Menteri Desa, Kakak Cak Imin Doyan Ngopi Bareng Satpam Kompleks
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan