Suara.com - Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menemukan keberadaan desa fiktif untuk menyedot anggaran pemerintah.
Menurut Halim, tidak ada desa fiktif. Sebab desa yang disebut fiktif, yaitu Desa Ulu Meraka Kecamatan Lambuya, Desa Uepai Kecamatan Uepai dan Desa Morehe Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara itu ada dan menerima kucuran dana desa.
"Harus kita samakan dulu persepsi pemahaman fiktif itu apa. Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang enggak ada kemudian dikucuri dana, dan dana enggak bisa dipertanggung jawabkan, itu enggak ada," ujar Halim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).
Terkait hal itu, kakak kandung Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias cak Imin itu pun merasa aneh atas apa yang dimaksud Sri Mulyani soal ada desa fiktif yang disebut-sebut ingin mengeruk anggaran pemerintah.
"Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggung jawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif namanya bagaimana," sambungnya.
Halim mengklaim sudah menelusuri adanya dugaan desa fiktif yang menerima aliran dana. Dari hasil penelusurannya, dia mengaku ada laporan pertanggung jawabannya soal aliran dana ke desa yang disebut fiktif tersebut.
"Sudah kami telusuri semua sesuai dengan tupoksi-nya Kemendes sudah kita telaah, dan memang kami temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi 2 kali. Pertama 20 persen, setelah selesai laporan 40 persen. Enggak akan turun itu kalau laporan enggak selesai," kata dia.
Tak hanya itu, Halim mengklaim sudah melaporkan temuan desa fiktif kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Sudah kita laporkan," tandasnya.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengaku menemukan ketidakberesan dalam program dana desa yang dicetuskan Presiden Jokowi. Pasalnya, dia mengaku mendapat laporan bahwa ada sejumlah desa fiktif yang mencoba untuk mendapatkan guyuran dana desa dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Desa Fiktif Minta Disiram Uang, Airlangga Hartarto: Nanti Dijadwalkan
"Karena kemarin kami mendengar dengan salah satu pihak yang menyampaikan ada dana desa untuk desa yang ternyata baru saja dibuat," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (4/11/2019) malam.
Berita Terkait
-
Desa Fiktif Minta Disiram Uang, Airlangga Hartarto: Nanti Dijadwalkan
-
Sri Mulyani Endus Aliran Dana ke Desa Gaib, Begini Kata KPK
-
Jabat Mendes PDTT, Ketua DPRD Jatim Minta PKB Cari Pengganti Kakak Cak Imin
-
Cerita Penjual Bubur yang Sering Diborong Menteri Desa Abdul Halim
-
Jadi Menteri Desa, Kakak Cak Imin Doyan Ngopi Bareng Satpam Kompleks
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Operasi Pekat Jaya Sepekan, Polda Metro Jaya Tangkap 105 Pelaku Tawuran, 56 Sajam Disita
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kapolres Ngada Ungkap Kematian Bocah 10 Tahun di NTT Bukan Akibat Ingin Dibelikan Buku dan Pena