Kelar Diperiksa KPK, Istri Wali Kota Medan Cuma Nunduk Ketemu Wartawan

Suara.com - Rita Maharani Dzulmi Eldin, istri Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin telah merampungkan pemeriksaan sebagai saksi di KPK terkait suap proyek dan jabatan di pemerintahan Kota Medan pada Senin (11/11/2019) malam.

Rita diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan tahun 2019. Kasus tersebut turut menjerat suaminya Dzulmi Edin sebagai tersangka. 

Pantauan SUARA.COM, Rita keluar dari ruang penyidikan sekitar pukul 19.30 WIB malam. Namun, sebelum keluar Rita sempat duduk terlebih dahulu di ruang tunggu di lobi Gedung KPK. Sementara para awak media menunggunya di pintu keluar.

Rita sempat berbincang-bincang terlebih dahulu bersama dua rekannya yang mendampingi pemeriksaan di KPK.

Sekitar 15 menit berselang, Rita pun keluar dari gedung KPK. Namun, Rita tak sama sekali menggubris sejumlah pertanyaan awak media. Rita pun lebih memilih bungkam.

Apalagi, awak media menanyakan dirinya yang sempat ikut dalam perjalanan dinas ke Jepang bersama suaminya. Namun, Rita tetap lebih memilih menundukkan kepala dan tak memberikan jawaban sedikit pun kepada awak media perihal materi pemeriksaan tersebut.

Sementara itu, Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS, menyebut penyidik KPK menggali keterangan Rita soal perjalanan dinas suami ke Jepang.

"Penyidik mendalami informasi seputar perjalanan dinas ke Jepang yang diikuti saksi serta siapa siapa saja pihak yang membiayai perjalanan dinas itu," kata Chrystelina di Gedung KPK.

Untuk diketahui, Rita diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Kadis PUPR nonaktif Kota Medan Isa Anshari.

Baca Juga: Delapan Pasal UU KPK yang Baru Ini Dinilai Cacat oleh Rektor UII

Diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Dzulmi Eldin, Isa Anshari, dan Kepala Kasubbag Protokoler Syamsul Fitri Siregar sebagai tersangka.

Dzulmi Eldin dan Syamsul diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Uang tersebut disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat sebagai Kadis PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.

Eldin diduga menerima suap total Rp 330 juta. Duit itu diduga untuk menutupi kelebihan biaya perjalanan dinas ke Jepang yang ditagih kepadanya. Kelebihan dana Rp 800 juta itu diduga akibat istri dan anak serta pihak lain yang tak berkepentingan turut ikut ke Jepang.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldi dan Syamsul Siregar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Isya Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.