Suara.com - Wacana tentang persiapan 155 buku pelajaran mulai dari kelas 1 Sekolah Dasar sampai dengan kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) yang digagas Kementerian Agama disoroti sejumlah pihak. Sebab, temuan tentang ajaran khilafah dalam buku pelajaran menjadi dasar atas wacana tersebut.
Ketua Umum Pengurus Besar Nadhatul Ulama, Said Aqil Siradj enggan mengomentari hal tersebut. Baginya, sistem khilafah sudah usang dan tidak semestinya dibahas lagi.
"Sebenarnya khilafah itu sudah basi, gak usah dibicarakan," kata Said di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
Said memandang, sistem khilafah tak lagi relevan dengan kondisi kekinian. Pasalnya, sejumlah negara Islam menolak sistem tersebut.
"Sudah basi, semua negara Islam menolak khilafah. Semua, (seperti) Pakistan, Saudi," papar Said.
Sebelumnya, Kementerian Agama menyiapkan 155 buku pelajaran mulai dari kelas 1 Sekolah Dasar sampai dengan kelas 12 Sekolah Menengah Atas. Buku-buku tersebut merupakan hasil penyusunan ulang yang dilakukan Kemenag.
Diketahui penyusunan ulang dilakukan, lantaran Kemenag mendapatkan adanya masalah dalam buku tersebut, termasuk salah satunya yakni mengandung unsur ihwal khilafah.
Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenang, Kamaruddin Amin, penyusunan ulang dilakukan agar siswa tak salah paham mengenai konten pelajaran yang dituliskan.
“Direview kembali potensi-potensi yang konten berpotensi disalahpahami, berpotensi ditafsirkan tidak sesuai visi Kemenag, visi Indonesia, misalnya dilakukan review. Ada 155 buku yang sedang kita siapkan dan insyaAllah akhir tahun ini sudah bisa dilaunching oleh Menteri Agama,” kata Kamaruddin di Kantor Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (11/11/2019).
Baca Juga: Wapres Maruf: Khilafah Tertolak di Indonesia Karena Sudah NKRI
Berita Terkait
-
Ogah Ikut Campur Isu Rizieq Dicekal, Ketua PBNU: Itu Urusan Polisi
-
Gelar Pertemuan, Kapolri Idham dan Said Aqil Bahas Terorisme hingga Korupsi
-
Said Aqil usai Ditemui Kapolri: Selayaknya Polisi Menggandeng Civil Society
-
Sambangi PBNU, Kapolri Idham Azis Lanjutkan Tradisi Pendahulunya
-
Kemenag Susun Ulang 155 Buku Pelajaran Bermasalah
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO