Jawab Lulung, Moeldoko: Apanya yang Mau Direkonsiliasikan dengan Rizieq?

Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan tegas mengaku tidak setuju dengan usulan Politisi PAN Abraham Lunggana alias Haji Lulung soal Rizieq Shihab. Eks politikus PPP itu sebelumnya meminta pemerintah melakukan rekonsiliasi nasional terkait pencekalan terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu.

Moeldoko pun mempertanyakan maksud adanya usulan dari rekonsiliasi nasional. Menurut Moeldoko, pemerintah tidak pernah memiliki masalah dengan Rizieq.

"Apanya yang direkonsiliasikan?, wong enggak ada apa-apa kok direkonsiliasi. Enggak ada masalah," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Mantan Panglima TNI itu menuturkan, pemerintah Indonesia tidak pernah mencekal Rizieq untuk kembali ke Indonesia.

Selain itu, ia menyebut Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pun sudah menjelaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan surat pencekalan terhadap Rizieq.

"Kan itu Dirjen sudah menjelaskan, Dirjen Imigrasi. Menko Polhukam juga sudah jelasin. Apalagi?" tandasnya.

Sebelumnya, politikus PAN Abraham Lunggana atau Haji Lulung menganggap upaya memulangkan Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke tanah air bukan merupakan perkara yang berat bagi pemerintah.

Terkait dengan pengakuan Rizieq bahwa dirinya mengalami pencekalan, Lulung menilai pemerintah harus menjadi bagian terdepan dalam upaya rekonsiliasi nasional.

"Jadi dimulainya dari pemerintah rekonsiliasi nasional. Ya sudah, ajak tokoh dan elite, juga tokoh yang di seberang sana dan sini, semua jadi satu. Kan ini bukan masalah besar mengembalikan Habib Rizieq itu," kata Lulung di Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

Baca Juga: Anggota DPR RI Terpilih, Karangan Bunga untuk Haji Lulung Jadi Sorotan

Lulung meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak melontarkan kalimat-kalimat yang mengimbau agar pentolan FPI itu pulang sendiri ke Indonesia.

"Jangan ada lagi kata, ‘pulanglah, itu kata tokoh, emang ada urusan apa? Dulu dia juga pergi sendiri’. Enggak usah ada kata seperti itu. Pemerintah yang sekarang harus lebih dahulu melakukan rekonsiliasi nasional," ujarnya.

Menurut anggota DPR Fraksi PAN itu, perbedaan yang sempat terjadi semasa Pilpres lalu telah usai dan sekarang merupakan waktunya untuk rekonsiliasi nasional yang inisiasinya harus diawali oleh pemerintah.

"Toh, saya secara pribadi barangkali, mengajak juga, ini kan putra bangsa terbaik, Habib Rizieq. Kan, politik sudah jelas, kontroversi jelas. Sekarang kan sudah selesai, sudah dong, apalagi. Nah, mengenai misalnya pencekalan, pemerintah harus lebih dahulu. Pemerintah harus lebih dulu membuat rekonsiliasi nasional," tandasnya.