Suara.com - Untuk mencegah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mungkin kembali terjadi, sejumlah pihak melakukan aksi bersama.
Karhutla senantiasa mengintai sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya di daerah Riau dan sekitarnya. Bencana ini memicu kabut asap yang mengganggu kehidupan masyarakat sekitar dan bahkan sampai ke negara tetangga.
Sepanjang tahun ini, kebakaran juga melanda sebagian hutan dan lahan di daerah Riau. Karhutla di Riau terjadi sejak awal 2019, dengan tingkat kebakaran fluktuatif setiap bulannya.
Kejadian terparah terjadi sejak akhir Juni dan sempat mereda akhir Agustus 2019, kemudian melonjak lagi di awal September 2019.
Namun seiring langkah antisipasi yang dilakukan, ada sebagian daerah yang bebas dari kebakaran. Direktur PT PT Jatim Jaya Perkasa (JJP), Halim Gozali menyebutkan, sepanjang 2019, lahan di area perusahaannya bisa terbebas dari kebakaran.
Perusahaan bersama sejumlah pemangku, telah melakukan antisipasi sebagai mana yang diarahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan sesuai dengan regulasi yang ada saat ini.
Tak hanya di area perusahaannya saja, namun juga di lahan milik pihak lain yang berdampingan dengan areal perusahaan PT JJP.
"Tak bisa hanya menjaga lahan sendiri, karena kebakaran mudah menyebar. Api bisa meluas karena terbawa angin," katanya, di Jakarta, Jumat (8/11/2019).
Halim menjelaskan, ada tiga langkah besar untuk mengantisipasi ancaman karhutla. Pertama, monitoring titik panas (hot spot) yang dilakukan langsung dari lokasi kebun dan dilakukan juga monitoring jarak jauh dari kantor pusat di Jakarta.
Baca Juga: Pencegahan Karhutla Harus Jadi Prioritas Kerja KLHK
Kedua, ada peringatan dini (early warning) untuk pencegahan dini, yaitu adanya menara api, Papan informasi Larangan, team patroli api, sarana dan prasarana (sapras) pemadam kebakaran. Ketiga, pembuatan parit pembatas dengan air tersedia di dalamnya dan pembuatan embung (penampung air) di area kebun.
Salah satu kerja sama antisipasi dan pemadaman kebakaran yang dilakukan PT JJP dan pihak terkait adalah di wilayah Kubu, Rokan Hilir, Riau. Danramil 04/Kubu Kapten Inf Alfarisi mengapresiasi dukungan dari PT JJP untuk langkah antisipasi tersebut.
"PT JJP telah bekerja bersama dan memberikan pelayanan serta fasilitas dalam rangka pemadaman Kebakaran hutan," katanya.
Titik kebakaran yang menjadi prioritas PT JJP adalah lokasi kebakaran yang tidak jauh dari lahan HGU perusahaan, di mana PT JJP berdomisili. Untuk lahan, PT JJP sendiri, kata Danramil dan Kapolsek, tidak mengalami kebakaran.
Pada September 2019, Tim Satgas Karhutla bersama Polri, BPBD, PT JJP, dan kepala desa melakukan pemadaman dan pendinginan di 54 hektare lahan gambut masyarakat yang terbakar. Dari posko pemadaman kebakaran, personel tim gabungan harus berjalan kaki 2,5 kilometer. Total ada 62 personel pemadam kebakaran di lapangan.
Berita Terkait
-
Lawan Korporasi Pembakar Hutan, Guru Besar IPB Raih John Maddox Prize 2019
-
Selama 2019, Karhutla di Gunung Arjuno Gosongkan 3.000 Hektare Lahan
-
Komisi IV DPR Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla
-
Kebakaran Hutan di Gunung Guntur Diselidiki BBKSDA
-
BPBD Sebut Garut Dikelilingi Kebakaran Hutan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo