Suara.com - Fraksi PDI-P di DPRD DKI menentang rencana pembangunan hotel bintang lima di Taman Ismail Marzuki (TIM). Rencana itu dianggap menunjukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak lagi berniat melestarikan budaya.
Ketua fraksi PDI-P di DPRD DKI, Gembong Warsono menilai dengan dibangunnya hotel, maka orientasi revitalisasi TIM adalah bisnis, bukan pelestarian budaya. Karena itu, pihaknya menentang rencana pembangunan hotel bintang lima itu.
"Kalau sudah bicara bisnis kan lupa dengan akar budayanya, orientasinya sudah berbeda, bukan lagi melestarikan budaya tapi bicara untung rugi," ujar Gembong saat dihubungi, Senin (25/11/2019).
Gembong mengaku sudah mendapatkan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P untuk menggagalkan pembanguan hotel. Ia akan menindaklanjuti dengan mendiskusikannya bersama Dinas terkait.
"Kami sudah diperintahkan DPP untuk melakukan komunikasi dengan Disparbud terkait kebijakan revitalisasi TIM tersebut," jelasnya.
Dengan koordinasi bersama Dinas terkait, Gembong mengaku ingin meluruskan tujuan utama dari revitalisasi TIM. Yakni untuk kelestarian budaya dan bukan untuk tujuan bisnis.
"Jangan Memang ruang yang diperuntukkan ketahanan budaya, tapi justru dimanfaatkan untuk area bisnis. Itu kan keluar dari konteks pelestarian budaya," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprv) DKI Jakarta membenarkan adanya penolakan dari para seniman soal pembangunan hotel bintang lima di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Pembangunan itu dianggap merugikan para seniman yang kerap berkarya di pusat kebudayaan itu.
Deputi Gubernur bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Dadang Solihin mengakui penolakan itu diutarakan para seniman saat ia menjadi pembicara di acara diskusi beberapa waktu lalu. Belakangan acara itu viral di media sosial karena video cek cok antara Dadang dengan para seniman tersebar.
Baca Juga: Budayawan Ini Tak Percaya TIM Akan Dibangun Hotel Sebelum Anies Ngomong
Dadang mengatakan penolakan para seniman terjadi karena merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan itu. Mereka, kata Dadang, ingin berbicara dengan pihak yang menjalankan rencana revitalisasi TIM, PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Kalau yang hadir di situ menolak, menolaknya itu sebetulnya mereka menanyakan kenapa tidak diajak ngomong dulu, lalu mengapa pengelolaanya ke Jakpro," ujar Dadang saat dihubungi, Senin (25/11/2019).
Berita Terkait
-
Seniman TIM Tolak Proyek Hotel, Pemprov: Mereka Ngerasa Gak Diajak Ngobrol
-
Budayawan Ini Tak Percaya TIM Akan Dibangun Hotel Sebelum Anies Ngomong
-
Tolak Rencana DKI Bangun Hotel di TIM, PDIP: Tak Hargai Seniman dan Budaya!
-
Anak Buah Anies Ngomel ke Seniman: Mereka Ngomong Jorok!
-
Viral Video Deputi Anies Baswedan Bentak Seniman Senior saat Diskusi TIM
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Omzet Perajin Telur Asin Melonjak hingga 4.000 Persen Berkat Program MBG
-
Sibuk Pasok Dapur MBG, Warga Desa Ini Lepas dari Judi Online
-
Perkuat Kualitas PMI, Perusahaan Asal Taiwan Teken MoU dengan Anak Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal