Suara.com - Kepala Biro Humas Mahkamah Agung Abdullah meminta agar pemerintah membuat regulasi yang jelas dalam mengurusi haji dan umrah. MA meminta agar pemerintah membuat rekening pemerintah khusus untuk haji dan umrah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Abdullah dalam acara Aiman yang disiarkan di Kompas TV. Pemerintah sebagai regulator harus mampu menghadirkan regulasi yang jelas.
"Kami mengimbau pemerintah sebagai regulator membuat aturan yang jelas, seperti haji dan umrah pembayaran melalui rekening pemerintah," kata Abdullah seperti dikutip Suara.com, Selasa (26/11/2019).
Dengan keberadaan rekening pemerintah tersebut, maka jika ditemui masalah para korban jamaah tetap bisa diberangkatkan. Selain itu, siapapun bisa melakukan kontrol terhadap aliran dana dalam rekening tersebut.
Pihak biro perjalanan atau travel juga bisa diawasi dengan ketat. Mereka hanya bisa mencairkan uang sesuai dengan jumlah jamaah yang akan diberangkatkan.
"Ketika dibutuhkan itu pasti bisa berangkat, terkontrol, siapapun yang mengawasi bisa. Travel hanya bisa mengambil sesuai jumlah anggota yang bisa diberangkatkan," ungkapnya.
Terkait aset First Travel yang dirampas negara, Abdullah menjelaskan hal itu sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Hingga kini, belum ada hukum acara yang menyerahkan aset kembali kepada korban.
"Hukum acaranya begitu. Belum ada hukum acara yang mengembalikan ke rakyat," pungkasnya.
Untuk diketahui, putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyerahkan seluruh aset First Travel kepada negara tertuang dalam Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.
Baca Juga: Fadli Zon: Agnez Mo Durhaka, Seperti Malin Kundang
Putusan itu baru dilansir di situs MA pada Jumat (15/11/2019) lalu. Dalam putusan itu MA menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Depok yang memutuskan menghukum Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara.
Keduanya juga harus membayar denda sebesar Rp 10 miliar. Sementara mengenai aset perusahaan akan dilelang dan hasilnya dirampas untuk negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
Terkini
-
Bukan Buang Duit, Ini Alasan Sewa Mobil Dinas Tangsel Lebih Hemat Ketimbang Beli
-
Kapolri Temui Jaksa Agung dan Panglima TNI, Redam Friksi Kasus Febrie Adriansyah
-
Terungkap! Motif Siswa Padang Ledakkan Bom, Dendam Dibully Sejak SD
-
Adian Napitupulu Terima Buku Anotasi KUHAP, Ini Fungsinya
-
Tragedi di Balik Tembok Pesantren: Mengurai Kasus Santri Dibakar di Lombok
-
Bupati Mojokerto Berangkatkan 30 Siswa Sekolah Rakyat ke Kediri untuk Tahun Ajaran 2026/2027
-
Rugikan Masyarakat, Gubsu Bobby Minta Pertamina Bereskan Persoalan Distribusi BBM Dalam Dua Hari
-
Menhut Raja Juli Soal Inpres Gajah: 9 Menteri Wajib Jaga Habitat Nona Seroja dan Bang Domang
-
Legislator PDIP Tegaskan RUU Perampasan Aset Jalan Terus: Kita Geber Sampai Sah!
-
Teror Bom di SD Srengseng, Wakil Ketua Komisi X Desak Polisi Usut Tuntas