Suara.com - Pemerintah mengisyaratkan memberikan izin perpanjangan untuk FPI. Meski Surat Keputusan perpanjangan izin FPI belum dikeluarkan, namun isyarat tersebut membuat publik kecewa.
Muncul tagar #JokowiTakutFPI dan topik Menag memenuhi laman media sosial Twitter. Dari penelusuran Suara.com, Kamis (28/11/2019), tagar tersebut menduduki posisi kedua sebagai topik yang paling banyak dibicarakan dengan jumlah cuitan lebih dari 9 ribu.
Sosok Menteri Agama Fachrul Rozi ikut ramai diperbincangkan usai memberikan pernyataan bahwa ia sangat mendukung perpanjangan izin FPI. Sebab, kekinian FPI telah menandatangani ikrar akan menegakkan Pancasila dan setia kepada NKRI di atas materai Rp 6.000.
Banyak warganet menilai FPI yang dikepalai oleh Muhammad Rizieq Shihab itu tidak pantas mendapatkan perpanjangan izin ormas. Sebab, selama ini ormas tersebut dianggap anti Pancasila dan NKRI hingga seringkali melakukan aksi kekerasan.
Sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap paling bertanggungjawab atas dikeluarkannya izin FPI. Bahkan, warganet membandingkan sikap Jokowi dan kabinet dengan keberanian mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Jokowi beserta jajaran kabinet dinilai kalah berani dengan seorang Ahok yang berani melawan FPI. Pasalnya, pada akhir 2014 Ahok meminta FPI dibubarkan dan telah menyerahkan rekomendasi pembubaran FPI kepada Kemenkumham.
"Cuma satu pejabat yang berani suarakan tegas pembubaran FPI. Di kabinet ada sekian jumlah purnawirawan jenderal tapi masih aja kalah dengan FPI. Mau bapak-bapak dengan Ahok, triple minority tapi berani lawan FPI," tutur @takviri.
"Selamat datang sweeping rumah makan saat bulan puasa, penyerangan tempat hiburan, persekusi minoritas yang semakin menjadi-jadi, makian kafir yang bukan hanya ke minoritas tapi ke mayoritas yg ga sealiran dengan FPI, ayo apa lagi?" ungkap @cinnamongirldr.
"Memerangi radikalisme dengan mengizinkan ormas radikal FPI? Bullsh** ah pak presiden," ujar @bienstak.
Baca Juga: Izin FPI Diperpanjang, Gus Sahal Sindir Telak Menag
"Lah itu izin ormas rasa preman mau diperpanjang. Gimana cara memerangi radikalisme kalau bibit-bibitnya saja dibiarkan pemerintah?" ungkap @narkosun.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra