Suara.com - Pemerintah mengisyaratkan memberikan izin perpanjangan untuk FPI. Meski Surat Keputusan perpanjangan izin FPI belum dikeluarkan, namun isyarat tersebut membuat publik kecewa.
Muncul tagar #JokowiTakutFPI dan topik Menag memenuhi laman media sosial Twitter. Dari penelusuran Suara.com, Kamis (28/11/2019), tagar tersebut menduduki posisi kedua sebagai topik yang paling banyak dibicarakan dengan jumlah cuitan lebih dari 9 ribu.
Sosok Menteri Agama Fachrul Rozi ikut ramai diperbincangkan usai memberikan pernyataan bahwa ia sangat mendukung perpanjangan izin FPI. Sebab, kekinian FPI telah menandatangani ikrar akan menegakkan Pancasila dan setia kepada NKRI di atas materai Rp 6.000.
Banyak warganet menilai FPI yang dikepalai oleh Muhammad Rizieq Shihab itu tidak pantas mendapatkan perpanjangan izin ormas. Sebab, selama ini ormas tersebut dianggap anti Pancasila dan NKRI hingga seringkali melakukan aksi kekerasan.
Sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap paling bertanggungjawab atas dikeluarkannya izin FPI. Bahkan, warganet membandingkan sikap Jokowi dan kabinet dengan keberanian mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Jokowi beserta jajaran kabinet dinilai kalah berani dengan seorang Ahok yang berani melawan FPI. Pasalnya, pada akhir 2014 Ahok meminta FPI dibubarkan dan telah menyerahkan rekomendasi pembubaran FPI kepada Kemenkumham.
"Cuma satu pejabat yang berani suarakan tegas pembubaran FPI. Di kabinet ada sekian jumlah purnawirawan jenderal tapi masih aja kalah dengan FPI. Mau bapak-bapak dengan Ahok, triple minority tapi berani lawan FPI," tutur @takviri.
"Selamat datang sweeping rumah makan saat bulan puasa, penyerangan tempat hiburan, persekusi minoritas yang semakin menjadi-jadi, makian kafir yang bukan hanya ke minoritas tapi ke mayoritas yg ga sealiran dengan FPI, ayo apa lagi?" ungkap @cinnamongirldr.
"Memerangi radikalisme dengan mengizinkan ormas radikal FPI? Bullsh** ah pak presiden," ujar @bienstak.
Baca Juga: Izin FPI Diperpanjang, Gus Sahal Sindir Telak Menag
"Lah itu izin ormas rasa preman mau diperpanjang. Gimana cara memerangi radikalisme kalau bibit-bibitnya saja dibiarkan pemerintah?" ungkap @narkosun.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan