Mensos Harap, Bansos bisa Dikombinasikan dengan Program Pemberdayaan Sosial

Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara berharap, program bantuan sosial (bansos) bisa dikombinasikan dengan program pemberdayaan sosial. Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos yang telah mandiri, bisa menjadi wirausahawan baru dengan bantuan kredit murah.

"Setelah mereka mandiri, atau menjadi lebih sejahtera. Saya harap, mereka masih bisa mendapat bantuan modal usaha. Apakah itu Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit lain yang berbunga rendah," katanya, dalam sambutannya pada kegiatan "Forum Silaturahmi dan Dialog Menteri Sosial dengan Pemimpin Redaksi Media, di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Mantan Ketua Ikatan Motor Indonesia, (IMI) ini menyatakan, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Dalam beberapa kesempatan, presiden menekankan arahannya agar kementerian melakukan langkah nyata dalam penguatan UMKM," katanya.

Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan ada 1 juta KPM yang akan graduasi pada tahun depan. Menurut Juliari, dengan demikian akan ada potensi 1 juta wirausahawan baru pula.

"Ini merupakan potensi pula untuk perbankan. Sebab KPM yang graduasi ini kan juga sudah jelas datanya, alamat dan identitas lainnya," kata ayah dua anak ini.

"Saya minta Bank Himbara agar tidak hanya menjadi penyalur bantuan, tetapi ikut membantu pemberdayaan dengan pembiayaan, sehingga warga miskin berubah menjadi wirausahawan baru," tambahnya.

"Inilah yang saya sebut sebagai pemberdayaan ( empowernment). Kementerian Sosial tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetap juga pemberdayaan, " kata Mensos.

Upaya-upaya pemberdayaan ini juga didorong oleh visi Presiden Joko Widodo yang akan membawa Indonesia menjadi negara dengan penghasilan tinggi tepat pada 100 tahun usia Republik Indonesia, yakni pada 2045.

Baca Juga: Kemensos Menyatakan Perlu Ada Regulasi soal Pengangkatan Anak

Meningkatnya jumlah KPM graduasi ini menjadi indikasi penting bahwa program pemberantasan kemiskinan menuai hasil.

"Oleh karenanya, saya berharap proporsi anggaran untuk penanganan kemiskinan juga akan semakin kecil," kata politisi muda ini.

Jumlah KPM yang telah sejahtera atau graduasi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebanyak 230.351 KPM atau sebesar 2,3 persen dari total 6 juta peserta graduasi.

Pada tahun 2018, tercatat 621.789 KPM atau sebesar 6,21 persen graduasi dari 10 juta KPM. Pada 2019, ditargetkan sebesar 800.000 atau 8 persen graduasi dari 10 juta KPM, namun ternyata tergraduasi sebanyak 1,2 juta pada November.

Hadir dalam kegiatan ini, lebih dari 20 pemimpin redaksi atau yang mewakili plus sejumlah wartawan.

Hadir mendampingi Mensos, Sekretaris Jenderal, Hartono Laras, Dirjen Pemberdayaan Sosial, Pepen Nazaruddin, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Edi Suharto, Dirjen Linjamsos, Harry Hikmat, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Andi ZA Dulung, Kepala Badiklit Pensos, Syahabuddin, Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas, Sosial Sonny W Manalu, dan sejumlah pejabat Eselon 2.