Suara.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohammad Guntur Romli mengkritik klaim pencekalan terhadap pentolan FPI Rizieq Shihab. Ia meminta pemerintah untuk tidak perlu menanggapi klaim tersebut.
Bukan tanpa sebab, Guntur Romli mengklaim Rizieq Shihab sudah sempat bersumpah tidak akan meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia. Melalui unggahan di Twitter pribadinya, ia membagikan video pengakuan Rizieq .
Dalam video berdurasi 18 detik itu, Rizieq berkata, "Demi Allah, saya bersumpah saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia, apalagi mengemis pada rezim zalim Indonesia untuk cabut cekal saya di Saudi Arabia".
Guntur Romli juga mengatakan, sebelumnya Rizieq juga menuding Presiden Jokowi sebagai presiden illegal.
Maka dari itu, berdasarkan dua pernyataan tersebut, ia meminta pemerintah untuk mengabaikan protes yang dilayangkan Rizieq soal klaim pencekalan.
"Soal cekal di Saudi, Rizieq Syihab bersumpah 'Demi Allah' tidak akan minta bantuan apalagi mengemis pada pemerintah Indonesia yang ia sebut sebagai 'Rezim Zalim Indonesia' sebelumnya Rizieq menuduh @jokowi sebagai Presiden Ilegal. Maka biarkan saja dia terlunta-lunta," kata Guntur Romli seperti yang dikutip Suara.com, Kamis (5/12/2019).
Sejak diunggah, tulisan Guntur Romli mendapat retweet sebanyak 554 kali dan 1.200 likes.
Untuk diketahui, Rizieq Shihab muncul di acara Reuni Akbar 212 melalui video yang diputar di dua layar raksasa di samping kiri dan kanan panggung di Monas, Jakarta Pusat, Senin.
Dalam video itu, Rizieq menyebut dirinya pernah melaporkan kasus pencekalan dirinya ke otoritas pemerintah Republik Indonesia di Arab Saudi dan langsung direspons oleh Duta Besar Indonesia.
Baca Juga: Kapolri kepada Kapolda Metro Jaya: Sudah Pantas Pak Gatot ke Mabes Polri
"Bahwa pada saat terjadi pencekalan pihak yang pertama kali saya hubungi dan saya beritahukan adalah pihak otoritas pemerintah Republik Indonesia," kata Habib Rizieq.
Namun, menurut Menko Polhukam Mahfud MD, berdasarkan keterangan dari Dubes RI, Rizieq tidak pernah datang ataupun melaporkan terkait masalah pencekalan dirinya.
"Enggak ada (laporan). Saya sudah berbicara dengan Kedubes enggak pernah, enggak pernah datang. Dia menganggap pemerintah ilegal,"kata Mahfud, Senin (2/12/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka