Suara.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohammad Guntur Romli mengkritik klaim pencekalan terhadap pentolan FPI Rizieq Shihab. Ia meminta pemerintah untuk tidak perlu menanggapi klaim tersebut.
Bukan tanpa sebab, Guntur Romli mengklaim Rizieq Shihab sudah sempat bersumpah tidak akan meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia. Melalui unggahan di Twitter pribadinya, ia membagikan video pengakuan Rizieq .
Dalam video berdurasi 18 detik itu, Rizieq berkata, "Demi Allah, saya bersumpah saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia, apalagi mengemis pada rezim zalim Indonesia untuk cabut cekal saya di Saudi Arabia".
Guntur Romli juga mengatakan, sebelumnya Rizieq juga menuding Presiden Jokowi sebagai presiden illegal.
Maka dari itu, berdasarkan dua pernyataan tersebut, ia meminta pemerintah untuk mengabaikan protes yang dilayangkan Rizieq soal klaim pencekalan.
"Soal cekal di Saudi, Rizieq Syihab bersumpah 'Demi Allah' tidak akan minta bantuan apalagi mengemis pada pemerintah Indonesia yang ia sebut sebagai 'Rezim Zalim Indonesia' sebelumnya Rizieq menuduh @jokowi sebagai Presiden Ilegal. Maka biarkan saja dia terlunta-lunta," kata Guntur Romli seperti yang dikutip Suara.com, Kamis (5/12/2019).
Sejak diunggah, tulisan Guntur Romli mendapat retweet sebanyak 554 kali dan 1.200 likes.
Untuk diketahui, Rizieq Shihab muncul di acara Reuni Akbar 212 melalui video yang diputar di dua layar raksasa di samping kiri dan kanan panggung di Monas, Jakarta Pusat, Senin.
Dalam video itu, Rizieq menyebut dirinya pernah melaporkan kasus pencekalan dirinya ke otoritas pemerintah Republik Indonesia di Arab Saudi dan langsung direspons oleh Duta Besar Indonesia.
Baca Juga: Kapolri kepada Kapolda Metro Jaya: Sudah Pantas Pak Gatot ke Mabes Polri
"Bahwa pada saat terjadi pencekalan pihak yang pertama kali saya hubungi dan saya beritahukan adalah pihak otoritas pemerintah Republik Indonesia," kata Habib Rizieq.
Namun, menurut Menko Polhukam Mahfud MD, berdasarkan keterangan dari Dubes RI, Rizieq tidak pernah datang ataupun melaporkan terkait masalah pencekalan dirinya.
"Enggak ada (laporan). Saya sudah berbicara dengan Kedubes enggak pernah, enggak pernah datang. Dia menganggap pemerintah ilegal,"kata Mahfud, Senin (2/12/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting