Suara.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohammad Guntur Romli mengkritik klaim pencekalan terhadap pentolan FPI Rizieq Shihab. Ia meminta pemerintah untuk tidak perlu menanggapi klaim tersebut.
Bukan tanpa sebab, Guntur Romli mengklaim Rizieq Shihab sudah sempat bersumpah tidak akan meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia. Melalui unggahan di Twitter pribadinya, ia membagikan video pengakuan Rizieq .
Dalam video berdurasi 18 detik itu, Rizieq berkata, "Demi Allah, saya bersumpah saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia, apalagi mengemis pada rezim zalim Indonesia untuk cabut cekal saya di Saudi Arabia".
Guntur Romli juga mengatakan, sebelumnya Rizieq juga menuding Presiden Jokowi sebagai presiden illegal.
Maka dari itu, berdasarkan dua pernyataan tersebut, ia meminta pemerintah untuk mengabaikan protes yang dilayangkan Rizieq soal klaim pencekalan.
"Soal cekal di Saudi, Rizieq Syihab bersumpah 'Demi Allah' tidak akan minta bantuan apalagi mengemis pada pemerintah Indonesia yang ia sebut sebagai 'Rezim Zalim Indonesia' sebelumnya Rizieq menuduh @jokowi sebagai Presiden Ilegal. Maka biarkan saja dia terlunta-lunta," kata Guntur Romli seperti yang dikutip Suara.com, Kamis (5/12/2019).
Sejak diunggah, tulisan Guntur Romli mendapat retweet sebanyak 554 kali dan 1.200 likes.
Untuk diketahui, Rizieq Shihab muncul di acara Reuni Akbar 212 melalui video yang diputar di dua layar raksasa di samping kiri dan kanan panggung di Monas, Jakarta Pusat, Senin.
Dalam video itu, Rizieq menyebut dirinya pernah melaporkan kasus pencekalan dirinya ke otoritas pemerintah Republik Indonesia di Arab Saudi dan langsung direspons oleh Duta Besar Indonesia.
Baca Juga: Kapolri kepada Kapolda Metro Jaya: Sudah Pantas Pak Gatot ke Mabes Polri
"Bahwa pada saat terjadi pencekalan pihak yang pertama kali saya hubungi dan saya beritahukan adalah pihak otoritas pemerintah Republik Indonesia," kata Habib Rizieq.
Namun, menurut Menko Polhukam Mahfud MD, berdasarkan keterangan dari Dubes RI, Rizieq tidak pernah datang ataupun melaporkan terkait masalah pencekalan dirinya.
"Enggak ada (laporan). Saya sudah berbicara dengan Kedubes enggak pernah, enggak pernah datang. Dia menganggap pemerintah ilegal,"kata Mahfud, Senin (2/12/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan