Suara.com - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi kecewa dengan ketidakjelasan proses perpanjangan izin FPI. Ia merasa menteri-menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak punya nyali untuk menyelesaikan dan pantas diganti.
Untuk diketahui, Menteri yang terlibat terkait perpanjangan izin ormas adalah Menteri Agama Fachrul Razi, Mendagri Tito Karnavian, dan Menkumham Yasonna H. Laoly.
Menkopolhukam Mahfud MD juga telah menyatakan sedang mendalami Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI setelah rapat terbatas Mendagri dan Menag.
Teddy hadir dalam acara ILC TV One bertajuk "Maju Mundur Izin FPI" yang tayang pada Selasa (3/12/2019) malam, menyampaikan bahwa munculnya polemik izin FPI ini karena ketidakjelasan dari menteri-menteri Jokowi sendiri.
"Munculnya permasalahan ini, coba kita lihat, Menteri Agama dari awal bilang tidak akan memperpanjang, enggak lama kemudian mau memperpanjang. Pak Tito melempar masalah ini ke Pak Mahfud. Pak Mahfud melempar lagi masalah ini ke Pak Tito ini kan dagelan," ujarnya.
Ia merasa dari pernyataan menteri-menteri Jokowi yang tidak jelas inilah masalah izin FPI membesar dan heboh di masyarakat.
Teddy menyarankan seharusnya Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menkopolhukam berdiskusi dan menyelesaikannya. Tidak perlu sampai diumbar ke publik hingga menimbulkan perdebatan yang berlarut-larut.
"Kalau sekarang ini digantung dari bulan Juni, digantung, ketika menteri baru pun tidak lebih baik dari yang kemarin," ucap Teddy.
"Kalau seandainya para menteri itu, 3 orang menteri itu seharusnya duduk bersama, kita putuskan Pak Tito panggil FPI karena ada khilafah nya, ada ini itu nya, enggak perlu lagi ke publik. Sehingga sekarang semua orang ini menjadi hakim, semua punya pendapat," imbuhnya.
Baca Juga: Sumpah Demi Allah, Dylan Carr Kecelakaan Bukan karena Mabuk
Teddy juga merasa status FPI saat ini digantung. Sehingga menurutnya, FPI tidak bisa melakukan gugatan jika SKT-nya ditolak atau tidak diperpanjang.
"Kalau sudah jelas sehingga FPI kalau seandainya memang benar-benar tidak diperpanjang atau dibubarkan mereka jelas, ada suratnya maka kami akan challenge ke pengadilan. Tapi kalau ini enggak,"
Atas alasan itulah, Teddy menyebut bahwa Presiden Jokowi seharusnya mengganti menteri-menterinya.
"Masih ada waktu bagi Pak Jokowi untuk mengganti para menteri-menterinya. Bukan apa-apa, karena kalau hanya urusan ini saja mereka tidak sanggup maka urusan ke depan mereka tidak akan sanggup juga," ucap Teddy disambut dengan tepuk tangan penonton di studio.
"Makanya masih ada waktu mengganti 3 menteri ini yang sudah jelas-jelas nyalinya memang tidak ada," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan