Suara.com - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi kecewa dengan ketidakjelasan proses perpanjangan izin FPI. Ia merasa menteri-menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak punya nyali untuk menyelesaikan dan pantas diganti.
Untuk diketahui, Menteri yang terlibat terkait perpanjangan izin ormas adalah Menteri Agama Fachrul Razi, Mendagri Tito Karnavian, dan Menkumham Yasonna H. Laoly.
Menkopolhukam Mahfud MD juga telah menyatakan sedang mendalami Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI setelah rapat terbatas Mendagri dan Menag.
Teddy hadir dalam acara ILC TV One bertajuk "Maju Mundur Izin FPI" yang tayang pada Selasa (3/12/2019) malam, menyampaikan bahwa munculnya polemik izin FPI ini karena ketidakjelasan dari menteri-menteri Jokowi sendiri.
"Munculnya permasalahan ini, coba kita lihat, Menteri Agama dari awal bilang tidak akan memperpanjang, enggak lama kemudian mau memperpanjang. Pak Tito melempar masalah ini ke Pak Mahfud. Pak Mahfud melempar lagi masalah ini ke Pak Tito ini kan dagelan," ujarnya.
Ia merasa dari pernyataan menteri-menteri Jokowi yang tidak jelas inilah masalah izin FPI membesar dan heboh di masyarakat.
Teddy menyarankan seharusnya Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menkopolhukam berdiskusi dan menyelesaikannya. Tidak perlu sampai diumbar ke publik hingga menimbulkan perdebatan yang berlarut-larut.
"Kalau sekarang ini digantung dari bulan Juni, digantung, ketika menteri baru pun tidak lebih baik dari yang kemarin," ucap Teddy.
"Kalau seandainya para menteri itu, 3 orang menteri itu seharusnya duduk bersama, kita putuskan Pak Tito panggil FPI karena ada khilafah nya, ada ini itu nya, enggak perlu lagi ke publik. Sehingga sekarang semua orang ini menjadi hakim, semua punya pendapat," imbuhnya.
Baca Juga: Sumpah Demi Allah, Dylan Carr Kecelakaan Bukan karena Mabuk
Teddy juga merasa status FPI saat ini digantung. Sehingga menurutnya, FPI tidak bisa melakukan gugatan jika SKT-nya ditolak atau tidak diperpanjang.
"Kalau sudah jelas sehingga FPI kalau seandainya memang benar-benar tidak diperpanjang atau dibubarkan mereka jelas, ada suratnya maka kami akan challenge ke pengadilan. Tapi kalau ini enggak,"
Atas alasan itulah, Teddy menyebut bahwa Presiden Jokowi seharusnya mengganti menteri-menterinya.
"Masih ada waktu bagi Pak Jokowi untuk mengganti para menteri-menterinya. Bukan apa-apa, karena kalau hanya urusan ini saja mereka tidak sanggup maka urusan ke depan mereka tidak akan sanggup juga," ucap Teddy disambut dengan tepuk tangan penonton di studio.
"Makanya masih ada waktu mengganti 3 menteri ini yang sudah jelas-jelas nyalinya memang tidak ada," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun