Suara.com - Sedikitnya 600 perempuan warga negara Pakistan dijual untuk dijadikan istri ke China selam 18 tahun terakhir.
Kasus tersebut terungkap setelah pihak berwenang Pakistan menggelar investigasi dan penyelidikan, demikian dikabarkan ABC Australia, Kamis (5/12/2019).
Namun, pemerintah Pakistan mengakui usaha untuk membebaskan jerat perkawinan paksa serta setengah perbudakan tersebut mendapat banyak hambatan.
Para penyelidik sudah memiliki daftar 629 perempuan Pakistan yang tercatat dalam sistem manajemen perbatasan, yang mencatat semua perjalanan ke luar negeri lewat bandara.
Informasi tersebut mencakup nomor KTP, nama suami mereka di China, dan tanggal pernikahan, yang terjadi selama tahun 2018 sampai April 2019.
Menurut sebuah sumber kepada kantor berita Associated Press, daftar itu dikumpulkan bulan Juni 2019 namun dihentikan karena adanya tekanan dari pejabat pemerintahan Pakistan.
Saleem Iqbal adalah seorang pegiat beragama Kristen yang membantu orangtua menyeleamatkan anak-anak perempuan mereka dari China dan mencegah mereka dijual ke sana.
Menurutnya, pemerintah Pakistan berusaha menghentikan penyelidikan yang sedang dilakukan pejabat dari Badan Penyelidik Federal Pakistan.
'Tidak seorang pun membantu mereka'
Baca Juga: Lagi Jualan Jilbab, WNA Asal Pakistan Ditangkap Petugas Imigrasi Agam
Bulan Oktober lalu, pengadilan di kota Faisalabad membebaskan 31 warga China yang sebelumnya dikenai tuduhan perdagangan manusia.
Beberapa perempuan yang sebelumnya sudah berbicara dengan polisi kemudian menolak memberikan kesaksikan di pengadilan karena mereka diancam atau disuap untuk tidak berbicara.
Beberapa pejabat senior Pakistan mengatakan peyelidikan mengenai perdagangan manusia ke China sekarang menurun, dan para penyelidik juga merasa frustrasi.
Media Pakistan juga disebutkan ditekan untuk menulis laporan mengenai perdagangan manusia. Beberapa pejabat juga tidak mau menyebut namanya ketika berbicara dengan AP karena takut.
"Tidak seorang pun yang melakukan sesuatu untuk membantu para wanita tersebut."
"Perdagangan manusia ini terus berlanjut dan semakin membesar. Mengapa? Karena mereka tahu mereka tidak akan diselidiki."
Berita Terkait
-
Dubes Cina Temui Mahfud MD, Perkuat Kerja Sama Bidang Polhukam
-
Resmi Dibuka Tahun Depan, Ini Jembatan Pertama Penghubung China dan Rusia
-
Tak Bisa Kasih Uang Cash, Pengemis di China Terima Non Tunai
-
China Targetkan Bangun 45 Ribu BTS 5G
-
Ini 6 Brand Terlaris Asal Indonesia yang Tembus Tiongkok via Tmall Alibaba
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu