Suara.com - Orang miskin menagih Gubernur DKI Anies Baswedan mengembalikan izin operasi becak. Anies pernah melontarkan janji untuk mengoperasikan kembali angkutan umum jenis becak.
Kini, janji tersebut mulai dipertanyakan oleh perwakilan warga dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta.
"Kami minta kepastian, jangan janji-janji melulu. Kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, becak bisa masuk ke area pariwisata," kata Koordinator Becak, Rasdullah, saat diskusi peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional di Lapangan Kerapu, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (10/12/2019) kemarin.
Rasdullah menjelaskan, warga pemilik becak sudah bekerja keras menertibkan becak di Jakarta. Saat ini keberadaan becak sudah tertata dengan rapi.
"Kendalanya peraturan daerah yang masih menghalangi becak. Kami minta itu menjadi pertanggung jawaban gubernur," tegas Rasdullah.
Dia mengungkapkan, salah satu argumentasi yang mendukung pengoperasian kembali becak adalah sifat ramah lingkungan dari angkutan umum itu. Rasdullah menyarankan, jika istilah Becak sudah tidak bisa digunakan, sebaiknya diganti menjadi Angling atau angkutan lingkungan.
"Lengkapnya Angling Darma atau angkutan lingkungan dari masyarakat," saran Rasdullah.
Sementara itu, pendamping JRMK, Gugun Muhammad, mengatakan diskusi Hari HAM tersebut bagian dari evaluasi kontrak politik dua tahun kepemimpinan Anies Baswedan.
"Kontrak politik dengan Anies Baswedan sekarang sudah berjalan dua tahun. Sekalian setiap tahun kami lakukan evaluasi, sudah sejauh mana perkembangan yang sudah dilakukan," jelas Gugun.
Baca Juga: Warga Pertanyakan Janji Anies Soal Pengoperasian Becak
Sementara, Gubernur Anies Baswedan yang hadir dalam kesempatan diskusi itu, menanggapi pertanyaan warga dengan meminta waktu untuk pembahasan tersendiri.
"Nanti kita bahas bersama-sama Saya tidak jawab dulu sekarang," ucap Anies.
Kemarin, Anies sengaja mengadiri peringatan hari HAM Internasional di salah satu permukiman kumuh Jakarta tersebut. Acara itu digelar oleh Urban Poor Consortium (UPC), Jejaring Rakyat Miskin Indonesia (Jerami) dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta. Dalam pidato sambutannya, Anies berjanji untuk tetap melakukan pembangunan di permukiman-permukiman yang dianggap kumuh.
Berita Terkait
-
Warga Pertanyakan Janji Anies Soal Pengoperasian Becak
-
Dibawa Keliling Sekolah, Pemprov DKI Luncurkan Bus Anti Korupsi
-
Anies Dukung Dewi Anggraini Jadi Perempuan Indonesia Pertama ke Kutub Utara
-
Pamer Revitalisasi Trotoar, Anies Diprotes Warganet karena Ini
-
Jumlah Anggota TGUPP Dipangkas DPRD, Anies: Saya Enggak Mau Debat
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka