Laporan Akhir Tahun The Indonesian Institute: Memudarnya Ideologi Parpol

Suara.com - The Indonesian Institute merilis laporan akhir tahun Indonesia 2019 dengan mengangkat beragam topik termasuk soal politik. Dari catatan The Indonesian Institute (TII), partai politik yang ada di Indonesia cenderung kehilangan ideologinya usai Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Manajer Riset dan Program TII Arfianto Purbolaksono menyebut ada lima tipe kategori partai politik yang ditemukan dan muncul dalam pemilu serentak yakni catch all-party personalitic, catch all party-programmatic, catch all party programmatic dan match all party-programmatic serta match all party-programmatic.

Hal tersebut menjadi alasan adanya pelemahan hubungan antara ideologi dan arah gerak partai.

"Padahal ideologi ini yang seharusnya menjadi identitas partai. Untuk membedakan antara partai yang satu dengan yang lain dapat dilihat dari ideologi yang dianut oleh partai tersebut," kata Arfianto saat pemaparan di kantor The Indonesian Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).

Dengan adanya temuan tersebut maka Arfianto pun tidak heran apabila kekinian partai politik yang berideologi nasionalis menggandeng partai politik Islam semisal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan PKS.

"Memudarnya pengaruh ideologi dan menguatnya pragmatisme dikhawatirkan akan membuat partai hanya akan menjadi kendaraan politik untuk meraih kekuasaan belaka," ucapnya.

Kemudian Arfianto juga menyinggung soal masih ada pengaruh kekuatan elite parpol dalam rekrutmen politik. Hal tersebut menyebabkan rekrutmen politik hanya dikuasai oleh segelintir atau sekelompok orang.

"Misalnya saja untuk calon untuk pilkada harus ada rekomendasi atau restu dari ketua umum atau pengurus pusat," ujarnya.

Dengan begitu, Arfianto menyarankan untuk ke depannya seluruh partai politik harus melakukan reformasi internal partai baik yang terkait dengan penguatan kelembagaan, perbaikan rekruitmen, maupun terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik.

Baca Juga: TII: Jika Jokowi Setuju Revisi UU KPK, Penegakan Hukum Korupsi Akan Suram