Suara.com - The Indonesian Institute (TII) merilis laporan akhir tahun Indonesia 2019 dengan beragam topik. Salah satu yang menjadi catatan TII ialah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU-PKS.
Peneliti Bidang Sosial TII Nopitri Wahyuni mengatakan terganjalnya pengesahan RUU-PKS justru dikarenakan tingginya pro dan kontra baik di DPR maupun masyarakat luas. Hal tersebut pun tampak dalam pemberitaan media sepanjang RUU PKS menjadi polemik.
Nopitri memaparkan analisisnya terhadap media online yakni Detik, Liputan6, Suara, Kompas dan CNN Indonesia selama Januari hingga September 2019. Dari pemberitaan media tersebut terpampang dinamika perdebatan publik mengenai RUU-PKS.
"Dari analisis media, pemberitaan RUU PKS mulai tinggi sejak bulan Februari 2019 seiring dengan masuknya RUU tersebut ke pembahasan DPR dan bulan September 2019 seiring dengan berakhirnya periode 2014-2019 dan gelombang demonstrasi sepanjang bulan September," kata Nopitri dalam pemaparannya di Kantor Indonesian Institute, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (17/12/2019).
Dari pemberitaan media tersebut, Nopitri menerangkan bahwa banyak fakta-fakta kekerasan seksual, pengemasan perspektif dan pengalaman korban, serta pelurusan opini-opini yang beredar di masyarakat.
Di sisi lain, media berita online juga masih memberikan ruang bagi instansi-instansi yang menolak dan menyebarkan opini-opini negatif terhadap RUU-PKS, terutama partai politik dan beberapa dari anggota PKS.
Dari situlah Nopitri menilai berpengaruh terhadap kinerja legislasi Panja RUU PKS.
Lebih lanjut Nopitri menegaskan bahwa keberpihakan terhadap pengesahan RUU PKS sebenarnya sudah tergambar media.
Berkaca dari hal tersebut, Nopitri berharap ke depannya RUU PKS bisa segera disahkan dalam prolegnas selanjutnya. Dirinya juga mengharapkan adanya kerjasama dari segenap pihak untuk dapat mendorong muatan advokasi yang terfokus pada data dan substansi perlindungan korban.
Baca Juga: Peneliti TII: Pileg 2019 Diwarnai Jual Beli Suara Sampai Miliaran Rupiah
"Serta visibilitas aktor-aktor yang mendukung pengesahan RUU PKS di media-media yang ada," katanya.
Berita Terkait
-
Peneliti TII: Pileg 2019 Diwarnai Jual Beli Suara Sampai Miliaran Rupiah
-
Laporan Akhir Tahun The Indonesian Institute: Memudarnya Ideologi Parpol
-
Pengesahan RUU PKS Ditunda, Akan Dibahasan Periode Selanjutnya
-
Geruduk DPRD Jabar, Massa Lintas Iman Tuntut RUU PKS Segera Disahkan
-
Massa Pendukung dan Penolak RUU PKS Saling Lempar Aspirasi di DPR
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Pede Tingkat Dewa atau Cuma Sesumbar? Gaya Kepemimpinan Menkeu Baru Bikin Netizen Penasaran
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
Terkini
-
Siapa Charlie Kirk: Loyalis Donald Trump yang Tewas Ditembak saat Acara Kampus
-
Waspada Cuaca Kamis Ini! BMKG: Hujan Petir Mengintai Jakarta, Mayoritas Kota Besar Basah
-
Kompolnas di Kasus Affan Dikritisi, Alih Lakukan Pengawasan, Malah jadi Jubir dan Pengacara Polisi!
-
IPA Pesanggarahan Resmi Beroperasi, Sambungkan Layanan Air Bersih ke 45 Ribu Pelanggan Baru
-
17+8 Tuntutan Rakyat Jadi Sorotan ISI : Kekecewaaan Masyarakat Memuncak!
-
BNPB Ungkap Dampak Banjir Bali: 9 Meninggal, 2 Hilang, Ratusan Mengungsi
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat