Suara.com - The Indonesian Institute (TII) merilis laporan akhir tahun Indonesia 2019 dengan beragam topik. Salah satu yang menjadi catatan TII ialah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU-PKS.
Peneliti Bidang Sosial TII Nopitri Wahyuni mengatakan terganjalnya pengesahan RUU-PKS justru dikarenakan tingginya pro dan kontra baik di DPR maupun masyarakat luas. Hal tersebut pun tampak dalam pemberitaan media sepanjang RUU PKS menjadi polemik.
Nopitri memaparkan analisisnya terhadap media online yakni Detik, Liputan6, Suara, Kompas dan CNN Indonesia selama Januari hingga September 2019. Dari pemberitaan media tersebut terpampang dinamika perdebatan publik mengenai RUU-PKS.
"Dari analisis media, pemberitaan RUU PKS mulai tinggi sejak bulan Februari 2019 seiring dengan masuknya RUU tersebut ke pembahasan DPR dan bulan September 2019 seiring dengan berakhirnya periode 2014-2019 dan gelombang demonstrasi sepanjang bulan September," kata Nopitri dalam pemaparannya di Kantor Indonesian Institute, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (17/12/2019).
Dari pemberitaan media tersebut, Nopitri menerangkan bahwa banyak fakta-fakta kekerasan seksual, pengemasan perspektif dan pengalaman korban, serta pelurusan opini-opini yang beredar di masyarakat.
Di sisi lain, media berita online juga masih memberikan ruang bagi instansi-instansi yang menolak dan menyebarkan opini-opini negatif terhadap RUU-PKS, terutama partai politik dan beberapa dari anggota PKS.
Dari situlah Nopitri menilai berpengaruh terhadap kinerja legislasi Panja RUU PKS.
Lebih lanjut Nopitri menegaskan bahwa keberpihakan terhadap pengesahan RUU PKS sebenarnya sudah tergambar media.
Berkaca dari hal tersebut, Nopitri berharap ke depannya RUU PKS bisa segera disahkan dalam prolegnas selanjutnya. Dirinya juga mengharapkan adanya kerjasama dari segenap pihak untuk dapat mendorong muatan advokasi yang terfokus pada data dan substansi perlindungan korban.
Baca Juga: Peneliti TII: Pileg 2019 Diwarnai Jual Beli Suara Sampai Miliaran Rupiah
"Serta visibilitas aktor-aktor yang mendukung pengesahan RUU PKS di media-media yang ada," katanya.
Berita Terkait
-
Peneliti TII: Pileg 2019 Diwarnai Jual Beli Suara Sampai Miliaran Rupiah
-
Laporan Akhir Tahun The Indonesian Institute: Memudarnya Ideologi Parpol
-
Pengesahan RUU PKS Ditunda, Akan Dibahasan Periode Selanjutnya
-
Geruduk DPRD Jabar, Massa Lintas Iman Tuntut RUU PKS Segera Disahkan
-
Massa Pendukung dan Penolak RUU PKS Saling Lempar Aspirasi di DPR
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka
-
Si Jago Merah Mengamuk di Kemanggisan, Warung Gado-Gado Ludes Terbakar
-
ODGJ Iseng Main Korek Gas, Panti Sosial di Cengkareng Terbakar