Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin melihat adanya kenaikan biaya ibadah haji di tahun 2020. Namun, ia berharap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa lebih cermat untuk mengambil solusi.
Maruf mengatakan, pada tahun 2019, dari total biaya haji Rp 70,6 juta per jemaah, 50 persen di antaranya harus ditutupi dengan bantuan atau subsidi dari nilai manfaat pengelolaan keuangan BPKH.
Pada tahun 2020, dari total perkiraan biaya haji Rp 73,2 juta per jemaah, subsidi dari nilai manfaat akan meningkat menjadi 51,8 persen.
"Angka ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya akibat inflasi dan fluktuasi nilai tukar," kata Maruf saat berpidato dalam pembukaan rapat kerja BPKH di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan pada Rabu (18/12/2019).
Maruf menyampaikan setidaknya ada dua solusi yang bisa dijalankan BPKH agar bisa menutupi subsidi biaya haji tersebut. Solusi yang pertama ialah BPKH bisa lebih progesif dalam melakukan optimalisasi penempatan dana investasi keuangan haji.
Kata Maruf, investasi yang bisa dilakukan itu melalui instrumen keuangan maupun investasi langsung di dalam bidang perhajian baik di Arab Saudi maupun dalam negeri. Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan secara optimal dan aman.
Total biaya haji pada 2019 itu Rp 70,6 juta per jemaah. 50 persen diantaranya harus ditutupi oleh bantuan berupa subsidi dari nilai manfaat pengelolaan keuangan BPKH.
Kenaikan justru akan terjadi pada pembiayaan haji pada 2020. Maruf mengungkapkan bahwa perkiraan total biaya bagi jemaah haji itu Rp 73,2 juta per jemaah. Dengan begitu subdisi dari nilai manfaat pengelolaan keuangan yang mesti dipenuhi BPKH itu ialah sekitar 51,8 persen.
Sedangkan solusi kedua yakni bagimana BPKH bisa menyesuaikan beban biaya per jemaah. Ma'ruf meyakini BPKH bisa menjalankan salah satu dari solusi tersebut.
Baca Juga: Lapor ke Wapres Ma'ruf, Menag: Indonesia Tak Bisa Tambah Kuota Haji 2020
"Oleh karena itu saya mengharapkan agar Kementerian Agama dan BPKH dapat melakukan perhitungan secara cermat terkait dengan solusi ini," ujarnya.
Bersamaan dengan itu, Ma'ruf juga secara resmi membuka rapat kerja BPKH 2019 yang bertemakan sinergi kerja sama dalam tingkatkan investasi langsung BPKH. Ia berharap ke depannya BPKH bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada 2020 dan tahun-tahun mendatang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani
-
Jejak Korupsi SPBU Ditelusuri, KPK dan BPK Periksa Eks Petinggi Pertamina
-
'Tsunami' Darat di Meksiko: 42 Tewas, Puluhan Hilang Ditelan Banjir Bandang Mengerikan
-
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Golkar Desak Pesantren Dapat Jatah 20 Persen APBN