Suara.com - Ketua DPP Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago merespons pernyataan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang menyebut lahan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur dikuasai sejumlah pengusaha dan elite politik.
Terkait hal itu, Irma meyakini pemerintah akan membuat regulasi guna menjaga pemilik lahan meraup keuntungan yang berlebih.
Irma menyadari bahwa semua orang mempunyai hak untuk memiliki tanah ataupun aset di daerah manapun tak terkecuali lokasi Ibu Kota baru. Namun, Irma menggarisbawahi bahwa orang-orang pemilik lahan itu harus bisa merelakan ketika semisal lahannya digunakan negara.
"Tapi perlu dilihat ketika pemerintah, bangsa ini memerlukan, harus ada kerelaan dari orang tersebut untuk memberikan kepada bangsa dan negaranya," kata Irma saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).
Irma menjelaskan kalau semisal harga rata-rata transaksi jual beli di sana berkisar Rp 200 ribu per meternya maka pemilik lahan mesti menjual dengan harga itu. Justru di situlah peran pemerintah diperlukan untuk menentukan regulasi agar tidak ada pemilik lahan yang mencoba meraup keuntungan lebih.
"Kalau demi pembangunan ibu kota baru dan diperuntukkan bangun infrastruktur ibu kota baru enggak boleh. Saya yakin pemerintah mengambil jalan untuk mengeluarkan regulasi terkait itu," ujarnya.
Irma pun enggan berpikiran negatif terkait adanya unsur politis di saat banyaknya konsesi lahan milik para elite di ibu kota negara yang baru.
"Enggak, saya kira enggak (ada unsur politis). Kita tidak boleh negative thinking untuk hal itu yang penting demi bangsa dan negara ya mereka harus tunduk dengan peraturan yang dibuat pemerintah," kata dia.
Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) membeberkan, sejumlah nama politikus nasional yang diduga bakal meraup keuntungan di balik wacana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Baca Juga: Jatam: Bekantan hingga Pesut Terancam jadi Korban Pembangunan Ibu Kota Baru
Koordinator Nasional Jatam Merah Johansyah mengatakan, sebagian besar dari mereka yang diuntungkan merupakan pemilik lahan konsesi tambang.
Merah menuturkan, pada lahan sekitar 180.965 hektar di Kalimantan Timur yang hendak dijadikan kawasan ibu kota baru, setidaknya ada 162 konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, PLTU batu bara hingga properti.
Sejumlah nama pemilik konsesi yang kuat diduga akan meraup keuntungan di balik wacana pemindahan ibu kota baru tersebut, yakni adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto; Hashim Djojohadikusumo.
Selain itu, kata dia, ada pula Bendahara Umum Partai Gerindra sekaligus keponakan Prabowo; Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono.
Selain itu, Merah juga menyebut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan anak kandung eks Ketua DPR RI Setya Novanto, Rheza Herwindo. Kemudian, pengusaha Sukanto Tanoto, serta Lim Hariyanto dan Rita Indriawati.
Berita Terkait
-
Jokowi Sebut RUU Ibu Kota Baru akan Diajukan Januari 2020
-
Jatam: Bekantan hingga Pesut Terancam jadi Korban Pembangunan Ibu Kota Baru
-
Tinjau Lokasi Ibu Kota Baru, Jokowi: Pasti Desainernya Bakal Senang Sekali
-
Mobil Tak Kuat Menanjak, Rombongan Menteri Jokowi Terpaksa Becek-becekan
-
Tengah Dampingi Jokowi, Mobil Menteri Terperosok saat Menuju Ibu Kota Baru
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
50 Medsos Lokal Ramaikan ISMN Yogyakarta Meetup 2026, Bahas Kolaborasi di Era Digital
-
Diduga Disambar Petir, Lantai 5 Tzu Chi School PIK Terbakar: Kerugian Ditaksir Rp200 Juta