Suara.com - Ketua DPP Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago merespons pernyataan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang menyebut lahan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur dikuasai sejumlah pengusaha dan elite politik.
Terkait hal itu, Irma meyakini pemerintah akan membuat regulasi guna menjaga pemilik lahan meraup keuntungan yang berlebih.
Irma menyadari bahwa semua orang mempunyai hak untuk memiliki tanah ataupun aset di daerah manapun tak terkecuali lokasi Ibu Kota baru. Namun, Irma menggarisbawahi bahwa orang-orang pemilik lahan itu harus bisa merelakan ketika semisal lahannya digunakan negara.
"Tapi perlu dilihat ketika pemerintah, bangsa ini memerlukan, harus ada kerelaan dari orang tersebut untuk memberikan kepada bangsa dan negaranya," kata Irma saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).
Irma menjelaskan kalau semisal harga rata-rata transaksi jual beli di sana berkisar Rp 200 ribu per meternya maka pemilik lahan mesti menjual dengan harga itu. Justru di situlah peran pemerintah diperlukan untuk menentukan regulasi agar tidak ada pemilik lahan yang mencoba meraup keuntungan lebih.
"Kalau demi pembangunan ibu kota baru dan diperuntukkan bangun infrastruktur ibu kota baru enggak boleh. Saya yakin pemerintah mengambil jalan untuk mengeluarkan regulasi terkait itu," ujarnya.
Irma pun enggan berpikiran negatif terkait adanya unsur politis di saat banyaknya konsesi lahan milik para elite di ibu kota negara yang baru.
"Enggak, saya kira enggak (ada unsur politis). Kita tidak boleh negative thinking untuk hal itu yang penting demi bangsa dan negara ya mereka harus tunduk dengan peraturan yang dibuat pemerintah," kata dia.
Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) membeberkan, sejumlah nama politikus nasional yang diduga bakal meraup keuntungan di balik wacana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Baca Juga: Jatam: Bekantan hingga Pesut Terancam jadi Korban Pembangunan Ibu Kota Baru
Koordinator Nasional Jatam Merah Johansyah mengatakan, sebagian besar dari mereka yang diuntungkan merupakan pemilik lahan konsesi tambang.
Merah menuturkan, pada lahan sekitar 180.965 hektar di Kalimantan Timur yang hendak dijadikan kawasan ibu kota baru, setidaknya ada 162 konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, PLTU batu bara hingga properti.
Sejumlah nama pemilik konsesi yang kuat diduga akan meraup keuntungan di balik wacana pemindahan ibu kota baru tersebut, yakni adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto; Hashim Djojohadikusumo.
Selain itu, kata dia, ada pula Bendahara Umum Partai Gerindra sekaligus keponakan Prabowo; Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono.
Selain itu, Merah juga menyebut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan anak kandung eks Ketua DPR RI Setya Novanto, Rheza Herwindo. Kemudian, pengusaha Sukanto Tanoto, serta Lim Hariyanto dan Rita Indriawati.
Berita Terkait
-
Jokowi Sebut RUU Ibu Kota Baru akan Diajukan Januari 2020
-
Jatam: Bekantan hingga Pesut Terancam jadi Korban Pembangunan Ibu Kota Baru
-
Tinjau Lokasi Ibu Kota Baru, Jokowi: Pasti Desainernya Bakal Senang Sekali
-
Mobil Tak Kuat Menanjak, Rombongan Menteri Jokowi Terpaksa Becek-becekan
-
Tengah Dampingi Jokowi, Mobil Menteri Terperosok saat Menuju Ibu Kota Baru
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional