Suara.com - Ilham Tohti, seorang akademisi dan aktivis hak-hak Uighur dianugerahi penghargaan tertinggi hak asasi manusia 'Shakarov Prize' dari Uni Eropa. Anak perempuan Tohti, Jewher Ilham, menerima penghargaan atas nama ayahnya saat ia sedang menjalani hukuman seumur hidup di penjara Tiongkok.
"Sangat disayangkan bahwa ia tidak dapat menerima penghargaan ini sendirian," kata Jewher Ilham pada upacara pemberian penghargaan, Rabu (18/12/2019).
Divonis penjara seumur hidup sejak 2014 atas tuduhan yang berkaitan dengan separatisme, Tohti bekerja tanpa lelah menyuarakan penderitaan umat Islam Uighur di Tiongkok barat ke perhatian dunia. Tahun 2006, ia mendirikan situs berita Uighur Online, yang kemudian ditutup oleh pihak berwenang China yang mengklaim mendukung ekstrimis. Ia pun telah banyak menulis tentang penganiayaan orang Uighur di Beijing dan upaya asimilasi paksa.
"Ayah saya tidak pernah (mengatakan) sepatah kata pun tentang memisahkan negara. Dia tidak pernah menyebutkan atau melakukan tindakan kekerasan sebelumnya. Jadi saya sangat percaya diri untuk mengatakan tuduhan dari pemerintah Cina benar-benar konyol. Ayah saya selalu percaya bahwa jika ada masalah yang harus kita perbaiki dan dia ingin memperbaiki masalahnya," kata Jewher Ilham sebagaimana dilansir DW Indonesia sebelum upacara penghargaan.
Xinjiang 'bernilai politik tinggi'
Tidak diketahui ada berapa banyak orang Uighur di kamp-kamp konsentrasi di provinsi Xinjiang, tempat sebagian besar dari mereka tinggal. Menurut laporan, siapa pun yang berbicara menentang pemerintah Cina dikirim ke "program pendidikan ulang" dan tidak diizinkan pergi sampai pihak berwenang yakin mereka tidak akan mengkritik Beijing lagi di depan umum. Para korban takut untuk berbicara karena kemungkinan pembalasan akan berdampak kepada keluarga mereka.
Anak perempuan Tohti menyarankan bahwa jika komunitas internasional ingin membantu, mereka harus: "mendidik generasi muda tentang apa yang sedang terjadi. (Mereka dapat) membantu siswa internasional China mendapatkan kesadaran tentang apa yang terjadi di dalam negara mereka sendiri karena banyak siswa China tidak memiliki pengetahuan tentang komunitas Uighur. Juga (mereka dapat menjatuhkan) sanksi pada perusahaan yang mengimpor dan mengekspor barang dari kamp-kamp konsentrasi itu. (Mereka dapat menempatkan) pembatasan visa pada pejabat pemerintah China. "
Hannah Neumann, politisi Partai Hijau Jerman dan anggota parlemen Uni Eropa, mengatakan kepada DW bahwaperusahaan Jerman harus menarik diri dari Xinjiang jika situasinya terus berlanjut seperti semula.
"Mereka harus membuatnya sangat, sangat, sangat jelas bahwa tidak ada bagian dari (produk) yang disentuh oleh seseorang yang berada di salah satu kamp ini," kata Neumann. "Saya berharap apa yang selama ini kami tuntut dari perusahaan Jerman, bahwa mereka selalu membela hak asasi manusia."
Baca Juga: Heboh Muslim Uighur, MUI Minta Masyarakat Tidak Boikot Produk China
Berita Terkait
-
Heboh Muslim Uighur, MUI Minta Masyarakat Tidak Boikot Produk China
-
MUI Desak KL Summit 2019 Kecam Penindasan Muslim Uighur di China
-
Bela Muslim Uighur, #BoikotProdukCinaSekarang Masuk Trending Topik
-
Mahfud soal Muslim Uighur di China: Kita Punya Diplomasi Lunak Sejak Dulu
-
Buntut Isu Uighur, Klub Asal Jerman Ini Batal Dirikan Akademi Sepak Bola
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
Terkini
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?
-
Terbongkar! Sindikat Pinjol Dompet Selebriti: Teror Korban Pakai Foto Porno, Aset Rp14 Miliar Disita
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?
-
Jember Kota Cerutu Indonesia: Warisan yang Menembus Pasar Global
-
Dissenting Opinion, Hakim Ketua Sebut Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Harusnya Divonis Lepas
-
Komisi III 'Spill' Revisi UU Polri yang Bakal Dibahas: Akan Atur Perpanjangan Batas Usia Pensiun