Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menganalisis akan ada pecah kongsi antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Terkait itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai analisis Rocky masuk akal. Namun jika itu terjadi kata Mardani, Jokowi akan menelan kerugian apabila lepas dari Megawati jelang Pemilihan Presiden 2024.
"Jokowi kan sudah periode kedua, kemungkinan ditinggal besar juga," kata Mardani saat ditemui di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019).
Meski demikian, Mardani mengatakan analisis Rocky tersebut bisa saja terjadi di dunia perpolitikan. Namun ia menilai Jokowi justru akan rugi apabila melepas bayang-bayang Megawati.
Ia menilai Megawati merupakan pimpinan dari PDI Perjuangan, sebuah partai besar yang memiliki suara terbanyak selama Pemilu 2019. Mardani hanya berharap tidak ada perpecahan diantara Jokowi dan Megawati.
"Sekarang PDIP punya kekuatan besar pemenang pemilu di daerah juga punya banyak kalau meninggalkan PDIP menurut saya (bakal) rugi Pak Jokowi," pungkasnya.
Sebelumnya Rocky Gerung menilai antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpotensi pecah kongsi jelang Pilpres 2024. Rocky mencium indikasi Jokowi ingin lepas dari bayang-bayang Megawati.
Potensi pecah kongsi tersebut dijelaskan Rocky salah satunya lewat terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2019-2024.
Ia menilai, Airlangga terpilih karena adanya intervensi dari pihak istana yang tidak menginginkan Bambang Soesatyo.
Baca Juga: Beberkan Status Stateless Prabowo, Gerindra Justru Terima Kasih ke Megawati
Pernyataan tersebut disampaikan Rocky lewat program bertajuk Rocky Gerung: Pemilihan Ketua Golkar, Sinyal Mega-Jokowi Pecah Kongsi yang ditayangkan kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu (15/12/2019).
Rocky mengatakan adanya persaingan antara Megawati dan Jokowi terkait regenerasi kepimpinan di tubuh Partai Golkar.
Ia menyebut terpilihnya Airlangga sebagai orang yang dikenal dekat dengan Jokowi sebagai persiapan untuk Pilpres 2024.
"Ya ini investasi buat 2024, yang potensial menghalangi disingkirkan dari sekarang, atau dianggap tidak mungkin meng-generate dana-dana politik pasti dia disingkirkan, jadi di belakang itu selalu ada bau tukar tambah politik yang basisnya adalah berapa uang yang bisa disetor ke kekuasaan," jelas Rocky.
Di mata Rocky, hal itu kian menunjukkan bakal adanya pecah kongsi antara Megawati. Jokowi disinyalir ingin membentuk oligarki baru untuk lepas dari bayang-bayang Megawati.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Jangkauan Rudal Iran Kejutkan Dunia, Kota di Israel Luluh Lantak
-
Fasilitas Natanz Diserang Israel dan AS, Iran Waspada Bencana Nuklir
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya