Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi mengimbau ormas-ormas Islam di tanah air untuk tidak menjadi 'corong' bagi China maupun Amerika.
Hal tersebut disampaikan Masduki dalam video yang diunggah ke kanal YouTube Resonansi TV pada Jumat (20/12/2019).
Awalnya Masduki menyebut bahwa Xinjiang tempat tinggal muslim Uighur merupakan titik strategis dalam konteks perang dagang antara China dan Amerika Serikat.
Saat disinggung tentang MUI, NU dan Muhammadiyah yang diseret-seret dalam persoalan Uighur, Masduki mengatakan bahwa itu merupakan alat perang yang digunakan pihak Barat.
"Secara Asian Wallstreet Journal akan bekerja sebagai wartawan profesional, pasti. Tetapi lepas dibalik itu semua pasti ada kepentingan yang lebih besar," ujar Masduki.
Ia pun membantah adanya gelontoran dana yang dituduhkan kepada pihak MUI, NU maupun Muhammadiyah terkait persoalan Uighur.
Masduki tidak menutup kemungkinan MUI dan NU akan melayangkan surat keberatan kepada Wallstreet Journal terkait tuduhan tersebut. Tapi pihaknya masih perlu berkoordinasi lebih lanjut.
Ia menduga, "Jangan-jangan kenapa kami dituduh seperti itu karena kami tidak menjadi bagian dari corong dari pihak Barat dalam melakukan perang terhadap China. Atau jangan-jangan juga mungkin kami dianggap tidak membantu dan menguntungkan sehingga kredibilitasnya dihancurkan seperti itu."
Masduki berpendapat bahwa mereka punya hak untuk membantah atas pemberitaan yang tidak benar tersebut.
Baca Juga: Gelar Sidang Kasus Amblasnya Jalan Gubeng di Lokasi, Hakim Pastikan Ini
Ia menghimbau kepada ormas-ormas di Indonesia untuk tidak menjadi pendukung dari kedua belah pihak baik China maupun Amerika.
"Ormas Islam, dalam bahasa kami, tidak akan pernah mau menjadi penari atas gendangnya Amerika. Tapi juga kami tidak mau menjadi corongnya China," kata Masduki.
Ia menambahkan, "Kami bersama pemerintah kami, memainkan diplomasi seperti apa, kami akan taat kepada pemerintah Indonesia dalam diplomasi. Tapi intinya tetap kami akan berjuang bersama pemerintah agar masyarakat di Xinjiang bisa hidup hak-haknya."
Berita Terkait
-
Aksi Bela Muslim Uighur, FPI Mau Geruduk Kantor Kedubes China Jumat Depan
-
Aktivis Uighur Terima Penghargaan HAM dari Parlemen Uni Eropa
-
Heboh Muslim Uighur, MUI Minta Masyarakat Tidak Boikot Produk China
-
MUI Desak KL Summit 2019 Kecam Penindasan Muslim Uighur di China
-
CEK FAKTA: Mesut Ozil Sindir Wapres Maruf Amin Soal Uighur, Benarkah?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS