Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi mengimbau ormas-ormas Islam di tanah air untuk tidak menjadi 'corong' bagi China maupun Amerika.
Hal tersebut disampaikan Masduki dalam video yang diunggah ke kanal YouTube Resonansi TV pada Jumat (20/12/2019).
Awalnya Masduki menyebut bahwa Xinjiang tempat tinggal muslim Uighur merupakan titik strategis dalam konteks perang dagang antara China dan Amerika Serikat.
Saat disinggung tentang MUI, NU dan Muhammadiyah yang diseret-seret dalam persoalan Uighur, Masduki mengatakan bahwa itu merupakan alat perang yang digunakan pihak Barat.
"Secara Asian Wallstreet Journal akan bekerja sebagai wartawan profesional, pasti. Tetapi lepas dibalik itu semua pasti ada kepentingan yang lebih besar," ujar Masduki.
Ia pun membantah adanya gelontoran dana yang dituduhkan kepada pihak MUI, NU maupun Muhammadiyah terkait persoalan Uighur.
Masduki tidak menutup kemungkinan MUI dan NU akan melayangkan surat keberatan kepada Wallstreet Journal terkait tuduhan tersebut. Tapi pihaknya masih perlu berkoordinasi lebih lanjut.
Ia menduga, "Jangan-jangan kenapa kami dituduh seperti itu karena kami tidak menjadi bagian dari corong dari pihak Barat dalam melakukan perang terhadap China. Atau jangan-jangan juga mungkin kami dianggap tidak membantu dan menguntungkan sehingga kredibilitasnya dihancurkan seperti itu."
Masduki berpendapat bahwa mereka punya hak untuk membantah atas pemberitaan yang tidak benar tersebut.
Baca Juga: Gelar Sidang Kasus Amblasnya Jalan Gubeng di Lokasi, Hakim Pastikan Ini
Ia menghimbau kepada ormas-ormas di Indonesia untuk tidak menjadi pendukung dari kedua belah pihak baik China maupun Amerika.
"Ormas Islam, dalam bahasa kami, tidak akan pernah mau menjadi penari atas gendangnya Amerika. Tapi juga kami tidak mau menjadi corongnya China," kata Masduki.
Ia menambahkan, "Kami bersama pemerintah kami, memainkan diplomasi seperti apa, kami akan taat kepada pemerintah Indonesia dalam diplomasi. Tapi intinya tetap kami akan berjuang bersama pemerintah agar masyarakat di Xinjiang bisa hidup hak-haknya."
Berita Terkait
-
Aksi Bela Muslim Uighur, FPI Mau Geruduk Kantor Kedubes China Jumat Depan
-
Aktivis Uighur Terima Penghargaan HAM dari Parlemen Uni Eropa
-
Heboh Muslim Uighur, MUI Minta Masyarakat Tidak Boikot Produk China
-
MUI Desak KL Summit 2019 Kecam Penindasan Muslim Uighur di China
-
CEK FAKTA: Mesut Ozil Sindir Wapres Maruf Amin Soal Uighur, Benarkah?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi