Suara.com - Peneliti Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto menyebut tahun 2019 merupakan momen terpahit bagi KPK. Sebab, sepanjang tahun ini, banyak tindakan pelemahan yang dialami lembaga antirasuah tersebut.
"Nah, kami melihat bahwa satu momen yang kemudian menjadi krusial bagi tahun 2019 ini adalah moment pelemahan KPK," kata Wijayanto di Gedung ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2019).
Menurut Wijayanto, KPK merupakan simbol masyarakat Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Namun, semenjak UU KPK Nomor 19 tahun 2019 disahkan pemerintah dan DPR RI, membuat KPK kini kehilangan fungsi kerjanya.
"Itu yang jadi satu tumpuan kita semua harapan semua. Harapan untuk satu pemerintahan yang bersih," ujar Wijayanto.
"Bahwa pelemahan KPK ini yang penting bukan hanya bagaimana kenyataan bahwa kpk itu sudah lemah. Tapi, juga bagaimana KPK ini dilemahkan," imbuhnya.
Wijayanto menilai pelemahan terhadap KPK masif dilakukan seperti serangan isu radikalisme yang dihembuskan di dunia maya. Isu tersebut beredar jelang revisi UU KPK disahkan pemerintah dan DPR.
"Kami melihat bahwa di ruang publik digital. Bahwa ada serangan yang masif, terhadap intitusi KPK. Yang menyatakan bahwa KPK adalah sarang radikalisme. Ada taliban itu kami lihat selama satu minggu menjelang pengesahan revisi UU KPK," ujar Wijayanto.
"Yang itu kemudian membangun sebuah propaganda yang memang KPK harus diawasi dan harus dilemahkan," katanya lagi.
Selain itu, Wijayanto menganggap, demontrasi yang digalang mahasiswa dan pelajar yang menolak revisi UU KPK itu juga tak digubris oleh pemerintah. Padahal, demonstrasi yang menjalar ke sejumlah kota besar di Indenesia seperti, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Yogyakarta dan lain-lain menelan korban jiwa dan luka-luka.
"Kemudian kita mengetahui bahwa revisi tetap berjalan ada ratusan majasiswa luka-luka tapi kemudian tidak menjadi penting bagi kekuasaan untuk mempertimbangkannya," tutup Wijayanto
Baca Juga: Pakar: Dewan Pengawas KPK Hanya Mengawasi Agar Lebih Hati-hati
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah melantik lima Pimpinan KPK periode 2019-2023 pada Jumat (20/12/2019) kemarin. Mereka oun diantaranya Komisaris Jenderal Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Tapanuli Siregar, Nurul Gufron dan Nawawi.
Di hari yang sama, Jokowi juga melantik lima anggota Dewan Pengawas KPK. Mereka adalah Tumpak Hatorangan, Artidjo Alkostra, Syamsuddin Haris, Albertina HO dan Harjono.
Berita Terkait
-
Indonesia Dianggap Tak Patuh UNCAC karena Revisi UU KPK, Ini Kata Moeldoko
-
Pimpinan KPK: Revisi UU KPK Bikin Indonesia Tak Patuh UNCAC
-
Putusan Dinilai Janggal, Penggugat Revisi UU KPK Ngadu ke Dewan Etik Besok
-
Tok! MK Tolak Uji Materi UU KPK dari 190 Mahasiswa
-
Agus Rahadjo Cs Ikut jadi Pemohon Uji Materi UU KPK di MK
Terpopuler
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
- Fakta-Fakta Korupsi Bupati HSS Kalsel, Diduga Minta Dana Proyek Puluhan Miliar
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Oktober: Klaim Ballon d'Or 112 dan Gems
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Minggu Malam di Kertanegara, Prabowo Temui Kepala BGN dan Sejumlah Menteri: Bahas Isu Apa?
-
Malaysia Ikut Buru Riza Chalid, Benarkah Buronan Kakap Ini Benar Jadi Menantu Keluarga Sultan?
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny Telan Puluhan Nyawa Santri, Ini Perintah Tegas Prabowo ke Menteri-Gubernur
-
Terjatuh Saat Terjun Payung di Rangkaian HUT TNI, Praka Marinir Zaenal Mutaqim Meninggal Dunia
-
BNPB Ungkap Kendala Evakuasi Santri Al Khoziny: Satu Beton 'Jebakan' Ancam Runtuhkan Sisa Gedung
-
Paspor Dicabut, Riza Chalid dan Jurist Tan Kini Berstatus Tanpa Negara, Bisa Lolos dari Jerat Hukum?
-
Kronologi Gugurnya Prajurit Elite Marinir Praka Zaenal, Parasut Mengembang Namun Takdir Berkata Lain
-
Tragedi Jelang HUT TNI, Prajurit Intai Amfibi Praka Zaenal Gugur Dalam Insiden Terjun Payung
-
Prabowo Perbarui Aturan Seleksi Pemimpin TNI, Utamakan Kompetensi Ketimbang Senioritas
-
Update Tragedi Ponpes Al Khoziny: 23 Jasad Ditemukan dalam 24 Jam, Total Korban Tewas Jadi 39 Orang