Suara.com - Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, mengklaim tak ada praktik dinasti politik di balik keputusan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo.
Sebab, keputusan Gibran untuk mencalonkan diri sebagai calon walikota Solo tanpa ada campur tangan Jokowi.
Hal itu dikatakan Ngabalin dalam diskusi bertajuk 'Jokowi Langgengkan Politik Dinasti?', di Kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2019).
Ngabalin mengklaim pernah menanyakan langsung terkait keputusan Gibran mencalonkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo kepada Jokowi.
Menurutnya, Jokowi mengungkapkan Gibran tidak pernah berbicara terkait rencananya mencalonkan diri dalam Pilkada Solo 2020.
"Saya sendiri pernah bertanya langsung kepada presiden, presiden bilang tanya langsung sono, sono, sono sama Gibran. Karena dia (Gibran) yang memulai pikiran ini, tidak pernah membicarakan dengan saya (Jokowi)," kata Ngabalin menirukan isi percakapan dengan Jokowi.
Ngabalin memiliki keyakinan Jokowi tidak mungkin memiliki pikiran atau niat untuk membangun dinasti politik.
Apalagi, Jokowi yang telah menjabat sebagai presiden selama dua periode itu sejatinya tidak lagi memiliki kepentingan politik pada masa depan.
"Maka tidak pernah ada terbersit dalam pikiran saya kalau beliau sedang berpikir untuk membangun satu dinasti baru yang diistilahkan oleh banyak orang terhadap kelanjutan kepemimpinan dari seorang Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Baca Juga: Yakini Pilihan Jokowi, Ngabalin: Dewas KPK Berisi Manusia Setengah Dewa
Untuk diketahui, putra Presiden Jokowi, Gibran maju sebagai bakal calon Wali Kota Solo di Pilkada 2020. Selain Gibran, menantu Jokowi yang merupakan suami Kahiyang Ayu, Bobby Nasution juga ikut maju sebagai bakal calon Wali Kota Medan.
Putra dan menantu Jokowi itu mendaftarkan diri melalui PDI Perjuangan yang juga merupakan partai asal Jokowi. Atas hal itu, Jokowi pun mendapat tudingan hendak membangun sebuah dinasti politik di masa akhir periodenya sebagai presiden.
Berita Terkait
-
Belum Tentu Diusung di Pilkada, PDIP: Gibran Harus Siap Terima Pahit Manis
-
Anak dan Mantu Jokowi Maju Pilkada, Politisi PDIP Sebut Jadi Beban Moral
-
LP3ES: Lima Anggota Dewas KPK Baik, Tapi Berada di Tempat Bermasalah
-
Gibran Maju Pilkada Solo, PDIP: Kami Harus Melihat Apa Kehendak Rakyat
-
Gibran Tak Mundur, Kini Uji Kepatutan Cawalkot Solo di DPD PDIP Jateng
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre