Suara.com - Beredar informasi mengenai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Badan Amin Zakat Nasional (Baznas/Bazis) mengucurkan dana senilai Rp 688 miliar untuk menebus ijazah siswa yang tertahan.
Informasi tersebut pertama kali mencuat lewat pemberitaan berjudul "DKI Kucurkan Rp 688 Miliar Tebus Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah" yang diunggah situs Gelora.co pada 19 Desember 2019 dan Eramuslim.com pada 20 Oktober 2019.
Dalam dua artikel tersebut memuat cuplikan narasi yang berbunyi sebagai berikut.
"Pemprov DKI mengucurkan dana hingga Rp 688 miliar untuk menebus ijazah yang ditahan dari 171 siswa di ibu kota yang berasal dari 79 sekolah swasta. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan, anggaran dengan nilai Rp688.140.775, berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas/Bazis) DKI."
Benarkah, DKI kucurkan dana Rp 688 miliar untuk menebus ijazah siswa tetahan?
Penjelasan
Hasil penelusuran Suara.com, ada kesalahan penulisan informasi dalam judul dua artikel tersebut.
Dana yang dikucurkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas/Bazis) bukan Rp 688 miliar melainkan Rp 680 juta.
Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang menyebutkan dana senilai Rp 688.140.775 digunakan untuk menebus ijazah 171 siswa yang ditahan di 79 sekolah swasta.
Baca Juga: Siswa Tewas Minum Minyak saat Diksar Pencinta Alam, Polisi Periksa Kepsek
Saefullah menegaskan, dana tersebut tidak diterima oleh siswa namun akan dibayarkan langsung kepada pihak sekolah supaya tepat sasaran.
"Kalau nanti melalui dari tangan ke tangan biasanya enggak balik lagi jadi persoalan. Kita judulnya tebus ijazah supaya betul-betul ketebus,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, banyaknya ijazah yang ditahan disebabkan para siswa belum membayar uang sekolah, uang pembangunan dan uang seragam. Apalagi, sekolah swasta harus menanggung biaya sendiri.
Di lain pihak, Ketua Baznas DKI Jakarta, Luthfi Fathullah menjelaskan, sepanjang 2019, Baznas/Bazis sudah menyalurkan dana senilai Rp 3,6 miliar untuk membayar ijazah dan uang sekolah siswa.
"Program ini sudah kita salurkan Rp 3 miliar dan Rp 688 juta kami keluarkan untuk tebus ijazah dan untuk lunas SPP. Mudah-mudahan tahun depan bisa menghimpun Rp 250 miliar,” kata Luthfi, Kamis (19/12).
Ia juga mengatakan, bantuan yang diserahkan merupakan usulan DPRD DKI. Mulanya ada 540 orang yang diajukan dewan, namun setelah diverifikasi mengerucut menjadi 171 orang dari 79 sekolah dengan biaya Rp 688 juta.
Berita Terkait
Terpopuler
- 43 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Maret 2026: Klaim 10 Ribu Gems dan Kartu Legenda
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- 8 Rekomendasi Moisturizer Terbaik untuk Mencerahkan Wajah Jelang Lebaran
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Siapa Istri Zendhy Kusuma? Ini Profil Evi Santi Rahayu yang Polisikan Owner Bibi Kelinci
Pilihan
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
-
Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
-
BREAKING NEWS: Mantan Pj Gubernur Sulsel Tersangka Korupsi Bibit Nanas
-
Trump Cetak Sejarah di AS: Presiden Pertama yang Berperang Tanpa Didukung Warganya
Terkini
-
Israel Porak-poranda Dibom Iran, Tunggu Waktu Kehancuran Zionis
-
Bias AI Matikan Karier Perempuan: Diam-diam Robot Hilangkan Wanita Profesional
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Sudah Terjual 60 Persen di KAI Daop 1, Cek Sisa Kursi Sebelum Kehabisan!
-
BPJS Kesehatan: Layanan JKN Tetap Optimal Selama Libur Lebaran 2026
-
Nggak Mau Dianggap Ambil Uang Rakyat, Ahmad Sahroni Pilih Donasikan Gaji DPR ke Kitabisa
-
Mengenal Pertahanan Mosaik: Taktik Perang Iran yang Bikin AS dan Israel Boncos
-
Stok Minyak Indonesia Hanya 21 Hari, Pakar Ungkap Fakta di Balik Cadangan Energi Nasional
-
Pemerintah Revitalisasi 72 Sekolah Terdampak Bencana di Pidie Jaya: Habis Anggaran Rp 86,7 Miliar
-
Update Korban Perang: 1.332 Rakyat Iran Tewas Dibom Rudal AS-Israel
-
Ingatkan Pemerintah Jangan Terburu-buru Naikkan Harga BBM, DPR: Harus Jadi Opsi Paling Akhir