Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah isu keretakan di dalam Kabinet Indonesia Maju. Isu keretakan antara dirinya dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko karena perbedaan pernyataan (statement) diplomasi untuk China terkait etnis Uighur hanya omong kosong.
Hal itu diungkapkan Mahfud dalam cuitan media sosial Twitter @mohmahfudmd, Rabu (25/12/2019) pagi.
"Omong kosong tentang kabinet retak karena perbedaan statement Mahfud MD dan Moeldoko soal Uighur. Pernyataan kami malah sinkron kok dibilang retak," cuit Mahfud.
Menurut Mahfud, Moeldoko mengatakan jika pemerintah Republik Indonesia tidak akan mengintervensi dalam urusan Uighur. Sementara Mahfud mengatakan pemerintah melakukan diplomasi lunak.
"Di mana pertentangannya? Saya mengatakan diplomasi lunak justru karena tidak mau intervensi. Klop, kan?" cuit Mahfud dalam Twitternya.
Mahfud mengatakan pemerintah tidak mau mengintervensi karena menganggap soal etnis Uighur adalah urusan pemerintah China. Ia menambahkan fakta bahwa Indonesia memang memiliki hubungan diplomatik dengan China.
"Maka diplomasi dilakukan lunak saja," ujar Mahfud.
Ia mengatakan kalau dirinya sudah lama melakukan pendekatan diplomasi lunak ke pemerintah China. Terutama dengan cara meminta penjelasan kepada Duta Besar China untuk Indonesia untuk Indonesia, Xiao Qian, secara tertutup di kantornya pada 5 Desember lalu.
"Saya undang Dubes China ke Kantor Menko Polhukam dan menyatakan bahwa situasi Uighur mengusik sebagian orang Islam di Indonesia," ujar Mahfud.
Baca Juga: FPI Tak Mau Perpanjang Izin Ormas, Begini Kata Mahfud MD
Ia pun menantang pihak yang beropini soal keretakan di Kabinet Indonesia Maju untuk membuktikan adanya pertentangan di antara pernyataannya dan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan.
"Coba, dimana pertentangan keterangan saya dengan Moeldoko. Kan sama-sama bersikap tidak akan intervensi. Ibaratnya, kalau saya dan Pak Moeldoko hadir ke sidang kabinet ya sama-sama hadir tapi Pak Moeldoko lewat pintu sebelah barat sedang saya lewat pintu sebelah timur," kata Mahfud. (Antara)
Berita Terkait
-
FPI Tak Mau Perpanjang Izin Ormas, Begini Kata Mahfud MD
-
17 UU Keamanan Laut Hambat Investasi, Mahfud Bahas Omnibus Law dengan Luhut
-
Mahfud MD soal Natal dan Tahun Baru: Ada yang Aneh, Laporkan!
-
Lepas Tangan soal Pelarangan Natal, Mahfud MD: Nanti Malah Ribut
-
Pulangkan 2 Korban Sandera Abu Sayyaf, Mahfud MD: Satu WNI Masih Dicari
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
DPR Minta Kasus Dugaan Pelecehan di FH UI Diproses Tegas Sesuai Aturan
-
Dino Patti Djalal: RI Perlu Belajar dari Pakistan, Berani Kritik AS dan Tegakkan Prinsip
-
Bukan Sekadar Melintas, Pesawat Militer AS Dikhawatirkan 'Scanning' Data Rahasia Indonesia
-
Usai Diperiksa KPK, Faizal Assegaf Laporkan Jubir KPK ke Polda Metro Jaya
-
Heboh Kasus Pelecehan FH UI, Sosiolog Bongkar Bahaya Maskulinitas Toksik di Kampus
-
Mengenal Gajah Juanda, Saat Trotoar Bogor Menjadi Arena 'Skakmat' di Tengah Deru Kota
-
Sebut Rencana Pramono Anung Ini 'Lucu', Kevin Wu PSI: Rakyat Bisa Antipati ke Partai Politik
-
JK Diserang Usai Senggol Ijazah Jokowi, Jubir Bongkar Motif Upaya Pembungkaman
-
Dapat Kejutan Ultah di DPR, Titiek Soeharto Senyum-senyum Ditanya Ucapan 'Spesial' dari Prabowo
-
PSI Usul Cara Lain Tambah PAD Jakarta, Tak Perlu Jual Nama Halte ke Parpol