Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyelesaikan kasus defisit PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang tak sanggup membayar polis ke nasabah.
Ia bahkan mendesak Jokowi untuk segera memberikan pidato malam ini dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya.
Hal ini disampaikannya melalui cuitan yang diunggah di akun Twitter @AndiArief__ pada Rabu (25/12/2019). Andi menyebut kasus Jiwasraya sebagai maling kelas kampung.
"Kasus jiwasrayagate ini maling kelas kampung, ngumpulin uang orang dijanjiin bunga tinggi. Uangnya dipindah ke tempat tertentu, lalu uangnya dibilang hilang karena berbagai alasan," tulis Andi.
Menurut Andi, "Kebetulan salah satu tempatnya menurut BPK ke tempat pak Menteri. Ini bukan politisasi, ini fakta."
Berdasarkan info dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ia terima, ada semacam perampokan dalam kasus Jiwasraya. Andi juga menyebut tersangkanya saat ini sedang dirahasiakan.
"BPK sudah menyatakan ada semacam perampokan atau bahasa kerennya gak prudent atau fraud dll. Tersangka Jiwasraya lagi dirahasiakan. Kabarnya lagi di-briefing supaya kalau ditanya salah presiden terdahulu," tutur Andi.
Politikus Partai Demokrat itu merasa kasus Jiwasraya sudah berkembang luas dan tidak terkontrol.
"Pak Jokowi, ini isu di luaran sudah gak karuan soal jiwasrayagate. Ada yang menyebut geng kota tertentu merampok, ada yang bilang dana Pilpres," ujarnya.
Baca Juga: Beli Alkohol 96 Persen di Internet, Dua Pemuda Tewas Sehabis Pesta Miras
Atas dasar itulah, Andi mendesak Presiden Jokowi untuk segera membentuk pansus agar mengusut kasus yang merugikan nasabah hingga mencapai Rp 12,4 triliun tersebut.
Andi meminta, "Sebaiknya bapak pidato malam ini menyatakan: kepada partai koalisi untuk segera bentuk pansus dan buka kasusnya terang benderang".
Tidak hanya mendesak Jokowi, Andi juga berharap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir agar segera ambil bagian dalam penyelesaian masalah ini. Termasuk perusahaan yang ikut dikaitkan dengan kasus Jiwasraya.
"Agar kami percaya bahwa ini bisa diselesaikan, kewajiban bapak untuk segera menjelaskan soal perusahaan bapak yang terdeteksi dalam audit BPK. Modal kepercayaan kami, penjelasan itu," ucap Andi.
Untuk diketahui, Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 (gagal bayar) yang disebabkan kesalahan investasi oleh manajemen lama Jiwasraya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut persoalan keuangan yang dialami Jiwasraya sudah terjadi lebih dari 10 tahun dan bukanlah masalah yang ringan.
Berita Terkait
-
Ketua DK OJK Irit Bicara Ditanya soal Penyelesaian Kisruh Jiwasraya
-
Demokrat Desak Jokowi Perintahkan Bentuk Pansus Bongkar Kasus Jiwasraya
-
PSI Gembar Gembor Kawal Uang Rakyat, Ada Kasus Jiwasraya Diam
-
Bidding Olimpiade 2032, Indonesia Andalkan Empat Modal Ini
-
Tuntaskan Kisruh Jiwasraya, Akademisi Minta Tak Dipolitisasi
Terpopuler
- 5 Bedak Viva Terbaik untuk Tutupi Flek Hitam, Harga Mulai Rp20 Ribuan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- Mulai Hari Ini! Sembako dan Minyak Goreng Diskon hingga 25 Persen di Super Indo
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Sekelas Brio untuk Keluarga Kecil
- Sabrina Chairunnisa Ingin Sepenuhnya Jadi IRT, tapi Syaratnya Tak Bisa Dipenuhi Deddy Corbuzier
Pilihan
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
-
BREAKING NEWS! Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi Wafat
-
Harga Emas Turun Hari ini: Emas Galeri di Pegadaian Rp 2,3 Jutaan, Antam 'Kosong'
Terkini
-
Budi Arie Bantah Isu Projo Jauh dari Jokowi: Jangan di-Framing!
-
Budi Arie Hubungi Jokowi, Ungkap Rencana Ganti Logo Projo Lewat Sayembara
-
Delapan Tanggul di Jaksel Roboh dan Longsor, Pemprov DKI Gerak Cepat Lakukan Perbaikan
-
Partai Ummat Kritik Pramono Anung, Sebut Kebijakan Jakarta Tak Berpihak Wong Cilik
-
BMKG: Puncak Musim Hujan Dimulai November, Berlangsung Lebih Lama hingga Februari 2026
-
Lewat Aklamasi, Budi Arie Lanjut Pimpin Projo 2025-2030
-
Anak Menteri Keuangan Yudo Sadewa Kembali Viral, Kali Ini Diduga Sindir Gibran Lewat Postingan Satir
-
Investment Outlook 2025 Redefining Value: Investment Strategy in the Age of Innovation
-
Ini Cerita Aqsa Syauqi Peraih DPD Award 2025 Kategori Pembangunan Sosial & Kesehatan
-
Dihadang Sopir Angkot, Layanan Mikrotrans PulogadungKampung Rambutan Disetop Sementara