Suara.com - Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mengklaim mengembalikan dana reses untuk menghemat anggaran provinsi. Menanggapi hal tersebut, Fraksi Gerindra menganggap yang dilakukan PSI bukan cara kerja anggota dewan.
Hal tersebut diungkap Anggota DPRD fraksi Gerindra Syarif. Menurutnya, PSI terlalu naif jika berpikiran tindakan itu merupakan bentuk penghematan anggaran.
"Menurut saya sih naif saja. Enggak lah, anggota dewan itu kerjanya bukan begitu," ujar Syarif di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Kamis (26/12/2019).
Syarif menjelaskan, anggota DPRD tidak seharusnya saat reses memikirkan penghematan anggaran. Lantaran, reses dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dengan anggaran yang tidak digunakan secara maksimal, ia menilai aspirasi masyarakat tidak bisa terakomodasi seluruhnya.
"Itu tugas dinasnya BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah), tugasnya kasih duit, yang penting itu menggunakannya kalau misalnya, yang dimaksud efisiensi itu bukan begitu," jelasnya.
Selain itu, ia menyebut efisiensi saat reses bukan dengan hanya mengembalikan anggaran tapi dengan menyesuaikan pengeluaran sesuai kebutuhan. Selain itu, dengan demikian, anggota dewan resesnya tetap maksimal dengan anggaran yang efisien.
"Efisiensi itu bukan begitu, nih saya beri tahu, saya nih alhamdulillah ada juga yang saya kembalikan, cuma enggak naif begitu. Misalnya nasi box di situnya adanya Rp 57 ribu, saya belanja cuma Rp 42 ribu, trus sisanya pulangin," tuturnya.
Awalnya, PSI mengungkap data kegiatan reses kepada publik. PSI melaporkan telah menggunakan dana reses sebanyak Rp 1,68 miliar dari Rp 2,44 miliar.
Baca Juga: Diam soal Jiwasraya, PSI Minta Publik Tanya ke Parpol Lain di DPR
Sementara Rp 752 juta sisanya dikembalikan ke kas daerah. Rangkaian agenda reses yang dilakukan delapan anggota itu dilakukan pada tanggal 4 sampai 19 November 2019.
Tindakan itu juga diklaim sebagai bentuk penghematan anggaran. Pasalnya, anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI saat ini tengah defisit.
"Kita tahu target pendapatan tahun ini tidak tercapai. Tahun ini defisit dan berdampak ke proyeksi APBD tahun depan. Kami harap dana reses yang Fraksi PSI kembalikan bisa membantu agar uang APBD benar-benar bisa tepat sasaran untuk masyarakat," ujar Ketua fraksi PSI Idris Ahmad.
Berita Terkait
-
PSI Ngaku Bingung dengan Tagar #PSImingkemSoalJiwasraya dan 4 Berita Lain
-
Ramai Tagar #PSImingkemSoalJiwasraya, PSI Mengaku Kebingungan
-
PSI Gembar Gembor Kawal Uang Rakyat, Ada Kasus Jiwasraya Diam
-
Bongkar Anggaran Dilaporkan ke BK, Gun Romli: Konspirasi Jahat Bungkam PSI
-
DPRD DKI Temukan Anggota TGUPP Rangkap Jabatan Jadi Dewas di Tujuh RSUD
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
Terungkap Fakta Baru, Bayi T. Rex Langsung Langsung Jadi Predator Setelah Menetas
-
Mau Benahi Tata Kelola, BGN Minta Anggaran MBG 2027 Sebanyak Rp 270 Triliun
-
FIFA Buka Voting Tim Terbaik Piala Dunia 2026: Argentina Sumbang 5 Pemain, Spanyol?
-
Dari Pameran Kudatuli, Megawati Titip Pesan untuk Generasi Muda Indonesia
-
Kasus Dugaan Penculikan Atlet Golf Jesslyn Wijaya, Polisi Telusuri Perjalanan hingga Kuala Lumpur
-
Bukan Sekedar Catatan Masa Lalu, Peristiwa Kudatuli Merupakan Simbol Perjuangan Lawan Ketidakadilan
-
Usut Aliran Rp 91 Miliar Suap Bea Cukai, KPK Tetapkan Tersangka Baru
-
Korupsi Disebut Kejahatan HAM, Mengapa Hak Korban Belum Jadi Perhatian?
-
Aksesori Estetik Makin Digemari, Ini Tempat Belanja Lengkap Incaran Reseller hingga Jastiper
-
Salah Setting Aplikasi Navigasi, Pemotor RX-King Nekat Masuk Tol Jagorawi