Suara.com - Aktivis Faizal Assegaf mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk minta maaf kepada mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini berkaitan dengan munculnya polemik yang menyalahkan pemerintahan SBY dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Melalui akun Twitter miliknya @faizalassegaf, mantan pendiri Presidiun Alumni (PA) 212 itu meminta agar Erick Thohir segera menyampaikan permohonan maaf terbuka. Terlebih, saat ini media sosial diramaikan dengan tagar #SBYDalangJiwasraya.
"Sebaiknya Erick Thohir sampaikan permohonan maaf terbuka kepada Pak SBY atas munculnya tagar #SBYDalangJiwasraya," tulis Faizal, seperti dikutip Suara.com, Sabtu (28/12/2019).
Nama SBY terseret dalam pusaran kasus Jiwasraya. Erick Thohir menyebut bila kasus gagal bayar Jiwasraya bermula sejak 2006 dan semakin meningkat pada 2011 di era kepemimpinan SBY.
Sikap Erick tersebut dinilai tidak etis dan provokatif. Oleh karena itu, Erick harus mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut.
"Itu tindakan yang provokatif, tidak etis & sangat disayangkan makin memicu retaknya bubungan Jokowi dengan SBY," ucap Faizal.
Ia melanjutkan, "Erick mestinya tidak cuci tangan dengan ihwal-ihwal ginian!"
Dari pantauan Suara.com, tagar #SBYDalangJiwasraya hingga Sabtu (28/12) siang telah dipakai pada 2.375 cuitan di Twitter. Tagar ini juga masuk dalam daftar trending topic.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut persoalan keuangan yang dialami Jiwasraya sudah terjadi lebih dari 10 tahun dan bukanlah masalah yang ringan. Pernyataan ini secara tidak langsung menyinggung masa pemerintahan SBY.
Baca Juga: 5 Fakta Menarik Event Eksibisi Denim Terbesar di Indonesia, Wall Of Fades
"Problem ini dalam 3 tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini tapi ini bukan masalah yang ringan," kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di kota Balikpapan, Rabu (18/12/2019).
Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 (gagal bayar). Kesulitan keuangan ini disebabkan kesalahan investasi yang dilakukan oleh manajemen lama Jiwasraya.
Berita Terkait
-
Jiwasraya - Bumiputera Rugi Rp 50 T, Bisa Buat Tanam Hidroponik di 2 Pulau
-
Jiwasraya Pernah Borong Saham Erick Thohir, Untung Rp 2,8 Miliar
-
Polisi Aktif Tersangka Penyiraman Novel dan 4 Berita Populer Lain
-
Kasus Jiwasraya, Jokowi Perintahkan Menteri BUMN dan Menkeu Cari Solusi
-
Istana soal Skandal Jiwasraya: Presiden Jokowi Tak Menyalahkan Siapa-siapa
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO