Suara.com - Wakil Bupati Nduga, Papua, Wentius Nimiangge menyatakan rencana dirinya mundur dari jabatan adalah bentuk protes terhadap Presiden Republik Indonesia Jokowi.
Pernyataan itu dikatakan Wentius Nimiangge saat dihubungi Jubi.co.id melalui telepon selulernya, Jumat (27/12/2019).
“Saya menuntut presiden karena presiden yang perintah untuk (penambahan) pasukan nonorganik yang di Papua (Nduga). Maka presiden harus melihat rakyat,” kata Wentius Nimiangge.
Menurutnya, Presiden Jokowi mestinya mempertimbangkan saran dari berbagai pihak di daerah, demi kenyamanan masyarakat Nduga, karena Nduga masih merupakan wilayah Negara Indonesia.
“Kalau Nduga ini bukan dia (Jokowi) punya rakyat, berarti daripada kami yang pusing menghadapi bunuh sini bunuh sana, daripada karena jabatan saya yang sakit hati mengumpulkan dosa banyak, lebih baik mundur. Usaha dengan tangan sendiri,” ujarnya.
Sebagai putra asli Nduga, Wentius mengaku sedih melihat kondisi warganya yang sejak setahun terakhir tak bisa hidup tenang.
Warga Nduga yang khawatir menjadi korban salah sasaran akibat konflik antara kelompok bersenjata di wilayah tersebut dengan aparat keamanan, hingga kini memilih mengungsi ke berbagai kabupaten terdekat.
“Hingga kini masih banyak masyarakat Nduga tercerai berai di luar. Mengungsi ke berbagai kabupaten terdekat. Sudah dua kali Natal masyarakat Nduga tidak merayakan Natal. Natal gelap di Nduga,” kata dia.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyatakan belum menerima surat pengunduran diri Wabup Nduga.
Baca Juga: Mahfud Klaim Tak Ada Sopir dan Ajudan Wabup Nduga yang Ditembak Aparat
“Sampai saat ini suratnya belum ada. Kita tunggu suratnya dan kita lihat alasannya sudah tepat atau belum, baru nanti diproses,” kata Tito.
Tag
Berita Terkait
-
Mahfud Klaim Tak Ada Sopir dan Ajudan Wabup Nduga yang Ditembak Aparat
-
Aparat di Nduga Minta Ditarik, Tito: Ada Jaminan Pembantaian Tak Terulang?
-
Wabup Nduga Mundur karena Kecewa, Mendagri: Alasannya Sudah Tepat Apa Belum
-
Wabup Nduga Mundur karena Warganya Ditembak, Mendagri: Suratnya Ada Gak?
-
Mahfud MD Respons soal Isu Wabup Nduga Mundur: Itu Manuver Politik
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
- 7 Sepatu Lari Lokal Paling Underrated 2026: Kualitasnya Dipuji Runner, Tapi Masih Jarang Dilirik
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
50 Santriwati di Pati Diduga Jadi Korban Seksual, LPSK Siapkan Perlindungan
-
Hati-hati! Eks Intelijen BAIS Sebut RI Bisa Jadi 'Padang Kurusetra' Rebutan AS-China
-
Fantastis! Korupsi Chromebook Rugikan Negara Rp5,2 T, Jauh Melampaui Dakwaan Jaksa
-
Prabowo Minta UMKM Diprioritaskan, Cak Imin Usulkan Tambahan Anggaran Rp1 Triliun
-
Polisi Buka Peluang Tambah Tersangka Kasus Daycare Little Aresha
-
Nyawa Dijaga Malah Diajak Berantem: Curhat Eks Penjaga Rel Liar Hadapi Pemotor 'Batu' di Jalur Tikus
-
Wamen PANRB Tinjau MPP Kota Kupang untuk Perkuat Pelayanan Publik Terintegrasi
-
Tim Advokasi Bongkar Sisi Gelap Tragedi PRT Benhil: Penyekapan, Gaji Ditahan, hingga Manipulasi Usia
-
Dua Hakim Dissenting Opinion: Ibam Seharusnya Dibebaskan di Kasus Chromebook
-
MBG di Kalbar Serap 22 Ribu Tenaga Kerja, BGN: Ekonomi Masyarakat Bawah Bergerak Kencang