Suara.com - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar memiliki pendapat sendiri terkait banjir yang melanda sebagian besar wilayah DKI Jakarta pada Rabu (1/1/2020).
Direktur Eksekutif Lokataru ini mengatakan bahwa sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan suatu pihak.
Haris pun berpendapat bahwa tidak perlu lagi membandingkan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Melihat luasan banjir, apakah sebanding dengan luasan kerja Ahok atau Anies selama ini. Ini ulah kita semua..bukan waktunya menyalahkan," tulis Haris seperti dikutip Suara.com dari akun Twitter pribadinya, Rabu (1/1/2020).
Menurut Haris, bencana banjir yang melanda DKI Jakarta seharusnya disikapi dengan kesadaran bersama dan membangun solidaritas.
"Ini waktu bangun solidaritas. Sadar bersama ke depan bahwa masalah lingkungan hidup ada cara kita hidup sehari-hari," ujarnya.
Penanggulangan banjir adalah hal yang lebih penting diutamakan saat ini, menurut pria kelahiran Jakarta, 10 Juli 1975.
Ia pun mengajak orang-orang untuk mengawal setiap kebijakan yang mendukung penghijauan.
"Sekarang kita ambil peran dalam penanggulangan banjir, lusa, minggu depan dst jangan rebahan, harus kawal kebijakan yang pro penghijauan, urban plan, kebijakan untuk kawal kesiapsiagaan segala macam bencana, sebisa mungkin," tutup Haris.
Baca Juga: 2020, Ivan Gunawan Ingin Dapat Jodoh
Pernyataan Haris yang disampaikan lewat cuitan di Twitter ini telah mendapatkan banyak respon dari warganet.
Pantauan Suara.com, dalam waktu enam jam sejak diunggah, cuitan tersebut telah mendapatkan lebih dari 2.700 retweet dan 4.300 like.
Untuk diketahui, kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur menjadi kawasan terparah di ibu kota yang dilanda banjir. Hingga Rabu (1/1/2020) sore, ketinggian air di kawasan tersebut sudah mencapai atap rumah.
Ketinggian air mencapai dua meter hanya dalam tempo 1,5 jam.
Kekinian, sebanyak 20 unit perahu karet milik Basarnas DKI Jakarta diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi warga yang masih berada di rumahnya.
Dari pantauan di lokasi kejadian, tepatnya di wilayah RT02/RW04 Kelurahan Cipinang Melayu, air yang menggenang sudah menyerupai aliran sungai.
Berita Terkait
-
Keliling Pantau Banjir Bareng Anies, Menteri Basuki Bikin Catatan Ini
-
Tina Toon Bagikan Call Center untuk Warga yang Kebanjiran
-
Jalan Tendean Lumpuh, Banyak Motor Mogok Karena Nekat Terjang Banjir
-
Teror Banjir Dini Hari di Cipinang Melayu: Harta Hanyut, Nyawa Melayang
-
Kampung Karang Mulya Kebanjiran, Warga: Seumur Hidup Baru Kali Ini
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban